In Picture: Aksi Tolak UU Omnibus Law Terus Berlanjut di Berbagai Kota
.
Sejumlah mahasiswa bermain domino saat mengikuti unjuk rasa penolakkan Undang-Undang Omnibus Law di Kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/10/2020). Dalam orasi unjukrasa tersebut mereka menuntut presiden mengeluarkan Perppu untuk menghentikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Sejumlah mahasiswa bermain domino saat mengikuti unjuk rasa penolakkan Undang-Undang Omnibus Law, di Kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/10/2020). Dalam orasi unjukrasa tersebut mereka menuntut presiden mengeluarkan Perppu untuk menghentikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat kecil. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/hp.
Mahasiswa berorasi di antara ban yang terbakar, di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, di Padang, Kamis (15/10/2020). Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti HMI, Kammi, GMNI, dan PMII, melaksanakan aksi protes mendesak bertemu Gubernur Sumbar dan meminta mencabut Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Mahasiswa berorasi di antara ban yang terbakar, di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, di Padang, Kamis (15/10/2020). Mahasiswa tergabung dalam sejumlah organisasi seperti HMI, Kammi, GMNI, dan PMII, melaksanakan aksi protes mendesak bertemu Gubernur Sumbar dan meminta mencabut Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Sejumlah mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Banten yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bangkit (Gerbang) berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Kamis (15/10/2020). Mereka mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja karena dinilai merugikan pekerja.
Sejumlah mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Banten yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bangkit (Gerbang) berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Kamis (15/10/2020). Mereka mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja karena dinilai merugikan pekerja.
Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk saat unjuk rasa di depan monumen (Gerakan Banteng Nasional) GBN, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2020). Mahasiswa melakukan aksi damai menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR karena dinilai tidak memihak rakyat terutama buruh.
Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk saat unjuk rasa di depan monumen (Gerakan Banteng Nasional) GBN, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2020). Mahasiswa melakukan aksi damai menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR karena dinilai tidak memihak rakyat terutama buruh.
Mahasiswa dari sejumlah kampus melempar telur busuk saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2020). Mereka dalam aksinya menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Perppu pengganti untuk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Mahasiswa dari sejumlah kampus membawa keranda simbolik saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, di Depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2020). Mereka dalam aksinya menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Perppu pengganti untuk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Red: Mohamad Amin Madani
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya terus menyuarakan suara penolakan mereka atas penegsahan Undang-Undang Omnibus Law di sejumlah kota, Kamis (15/10/2020).
Dalam aksi unjukrasa tersebut mereka menuntut presiden mengeluarkan Perppu untuk menghentikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler