Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai
Massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan mahasiswa melakukan aaksi penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat dan buruh. Republika/Thoudy Badai