KKP Salurkan Modal Usaha Nelayan Rp 201 Miliar Selama 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Kepala BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, hingga 31 Oktober 2020, KKP telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp 601 miliar untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.

"Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp 201 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp 2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi," ujar Syarif dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (3/11).

Syarif menjelaskan LPMUKP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan kemudahan pendanaan, melalui penyediaan akses modal usaha dan fasilitas jaminan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Syarif mengakui, banyak kendala yang dihadapi BLU LPMUKP dalam menyalurkan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan dana bergulir dengan pendampingan ini. Salah satunya, minimnya personel.

"Dari Itjen juga mengakui LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran," ucap Syarif.

Oleh karena itu, kata Syarif, tahun ini pihaknya akan melakukan open recruitment untuk staf dan hal itu sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar meminta jajaran BLU LPMUKP untuk terus bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, analisis dan penyaluran modal serta pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

"Pelayanan dari BLU ini menurut saya sudah sangat baik. Tapi masih bisa ditingkatkan karena ini menyentuh langsung kepada kemajuan perkembangan ekonomi nelayan," kata Antam.

Antam juga menekankan pentingnya sinergi antareselon 1 di KKP bersama pemerintah daerah. Dia mengakui, kepala daerah belum merespons memadai adanya fasilitas permodalan bagi masyarakat dengan bunga hanya 3 persen per tahun ini.

"Saya jujur melihat kepala daerah sosialisasinya kurang. Mereka kurang tanggap. Padahal, BLU LPMUKP merupakan representasi kehadiran pemerintah bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang diharapkan bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan," ucap Antam. 

Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada pejabat eselon 2 di lingkup Setjen KKP, Menteri Edhy Prabowo meminta jajarannya untuk selalu menggulirkan kebijakan-kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan.

"Nelayan di sini termasuk pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha di sektor kelautan perikanan. Dalam kondisi Covid-19 ini kita sudah diuji hampir sepuluh bulan. Dan kita bisa melalui itu," kata Edhy.

Sampai saat ini, lanjut dia, sektor kelautan dan perikanan sudah menyumbang pertumbuhan ekonomi. Edhy juga berharap komunikasi antareselon ditingkatkan.

"Jangan ada lagi jarak, mau Dirjen mau petugas kebersihan sama karena kita adalah tim besar di rumah besar," kata Edhy menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika