Erdogan: Potensi Sanksi Uni Eropa Bukan Perhatian Turki
Menjelang KTT para pemimpin UE, Presiden Turki Erdogan menolak potensi sanksi
REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki pada Rabu (9/12) menolak kemungkinan sanksi Uni Eropa, dan mengatakan langkah seperti itu tidak akan menjadi perhatian Ankara.
"Secara resmi, sejak 1963, UE telah menerapkan sanksi terhadap kami terus-menerus. UE tidak pernah jujur dan tidak pernah berdiri di belakang janjinya. Tapi kami selalu bersabar," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Berbicara satu hari sebelum KTT para pemimpin Uni Eropa pada Kamis (10/12), Erdogan mengatakan Turki akan menunggu dan melihat keputusan blok tersebut, menambahkan bahwa beberapa pemimpin yang tulus dan jujur telah berdiri tegak menolak sikap terhadap Turki seperti itu.
Sebelum meninggalkan Ankara untuk kunjungan resmi dua hari ke Azerbaijan, Erdogan mengatakan Turki akan mendukung Azerbaijan selama rekonstruksi di tanah reklamasi yang sebelumnya diduduki oleh Armenia. Setelah 44 hari pertempuran antara kedua negara, bulan lalu wilayah Nagorno-Karabakh akhirnya dibebaskan, kata dia sambil menggarisbawahi bahwa Turki akan terus mendukung Azerbaijan.
Tentang perselisihan dengan Yunani di Mediterania - yang dibuat beberapa negara Uni Eropa sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Turki - Erdogan mencela sikap Yunani. Dia mengatakan bahwa Athena pihak yang menolak untuk bernegosiasi untuk menemukan solusi.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Yunani untuk menghadiri pembicaraan de-eskalasi, kata Erdogan, tetapi Athena membangun kebijakan mereka atas dasar kebohongan.
Erdogan mengatakan mereka akan melindungi hak-hak warga Siprus Turki dan hak-hak mereka di Mediterania Timur, serta mengesampingkan kompromi apa pun atas hal itu.
"Tetapi jika Yunani bertindak jujur sebagai tetangga kami, kami akan terus melakukan bagian kami di meja perundingan," tutur dia.
Mediterania Timur dan kemungkinan sanksi
Di tengah ketegangan baru-baru ini di kawasan itu, Yunani dan Siprus Yunani telah meningkatkan tekanan mereka pada anggota UE lainnya untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki pada pertemuan puncak minggu ini.
Sampai saat ini, presiden masa jabatan UE saat ini, Jerman, dan sebagian besar anggota UE enggan mengambil tindakan tersebut.
Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, menolak klaim batas maritim Yunani dan Siprus Yunani, serta menekankan bahwa klaim yang berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki. Ankara telah mengirim kapal bor dalam beberapa bulan terakhir untuk mengeksplorasi sumber daya energi di Mediterania Timur, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut, serta hak milik Republik Turki Siprus Utara.
Para pemimpin Turki berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog, dan negosiasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika