RI Capai 600 Ribu Positif Covid, Kematian Harian Rekor Baru

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Dessy Suciati Saputri, Rr Laeny Sulistyawati  

Pemerintah hari ini merilis penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 6.310 orang dalam 24 jam terakhir. Angka ini membawa jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia tembus 605.243 orang. Jumlah ini dicapat dalam kurun waktu sembilan bulan, sejak kasus Covid-19 pertama kali dilaporkan awal Maret lalu.

Angka ini menegaskan bahwa tren kasus Covid-19 di Tanah Air masih cenderung naik. Bahkan rekor penambahan kasus tertinggi, 8.369 orang dalam sehari, tercatat pada awal Desember lalu.

Selain penambahan kasus yang masih tinggi, angka kematian juga kembali memecahkan rekor hari ini. Dilaporkan ada 175 pasien yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19. Angka ini menjadi laporan kematian harian tertinggi dalam sembilan bulan. Total, angka kumulatif kematian akibat Covid-19 di Indonesia dilaporkan sebanyak 18.511 orang.

Pada penambahan kasus hari ini, DKI Jakarta menyumbang angka tertinggi yakni 1.232 orang. Jawa Barat menduduki urutan kedua dengan 1.029 kasus positif. Menyusul kemudian, Jawa Tengah dengan 998 kasus, Jawa Timur dengan 748 kasus, dan Sulawesi Selatan dengan 259 kasus.

Pasien sembuh juga dilaporkan bertambah cukup banyak hari ini, yakni 4.911 orang. Sehingga angka keseluruhan pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 496.886 orang.

In Picture: Unjuk Rasa Peringatan Hari Antikorupsi dan HAM

Kasus aktif meningkat

Pada Kamis (10/12), Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, jumlah kasus aktif secara nasional pada pekan ini meningkat sebesar 1,05 persen menjadi 14,46 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Peningkatan kasus aktif di level nasional ini menunjukan masih banyaknya pasien Covid-19 yang saat ini dirawat maupun menjalani isolasi mandiri.

“Lonjakan kasus aktif ini kemungkinan besar disebabkan karena treatment yang diberikan belum berjalan dengan maksimal, sehingga mereka yang masih positif masih harus dirawat,” ujar Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/12).

Satgas pun meminta pemerintah daerah untuk bekerja keras memberikan penanganan yang baik sesuai standar terhadap para pasien Covid-19. Jika menemukan kendala penanganan, Satgas daerah dapat segera berkoordinasi dengan Satgas pusat.

Wiku juga mengungkapkan, beberapa provinsi yang mengalami penurunan kasus positif. Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan kasus positif tertinggi yang mencapai 2.100 kasus dalam satu pekan, dari 7.617 menjadi 5.517. Setelah Jawa Tengah, kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta yang juga mengalami penurunan jumlah kasus positif sebesar 399 kasus dari 8.598 menjadi 8.199 kasus.

“Namun, perlu hati-hati DKI Jakarta masih termasuk dalam kasus aktif dan kematian yang tinggi,” ujar Wiku.

Setelah Jateng dan DKI Jakarta, Satgas juga melaporkan penurunan penambahan kasus terjadi di Sumatera Barat yang sebesar 332 kasus, Maluku sebesar 226, Papua Barat turun sebesar 127, dan Riau turun sebesar 98 kasus. Selanjutnya, Kepulauan Riau turun sebesar 92 kasus, Banten turun 89 kasus, Lampung turun 81, dan NTT turun 58 kasus.

Wiku mengatakan, menurunnya penambahan kasus pekanan seharusnya menjadi momentum agar daerah kembali fokus pada perawatan dan penanganan kasus yang masih ada saat ini. Sehingga kasus sembuh dapat segera bertambah dan kasus aktif maupun kematian berkurang.

Satgas pun meminta keseriusan pemimpin daerah untuk mengendalikan kasus positif Covid-19 sehingga angka kenaikan kasus dapat terus ditekan di daerahnya masing-masing.

“Ingat, keberhasilan daerah dalam menekan peningkatan kasus juga merupakan kontribusi terhadap pengendalian Covid-19 di tingkat nasional,” tambah dia.

Menurut Wiku, jumlah testing di Indonesia juga terus meningkat selama November hingga pekan ini. Pada pekan pertama Desember 2020, jumlah testing yang dilakukan hampir mendekati standar dari WHO yakni 96,35 persen.

“Dan data ini merupakan capaian tertinggi selama pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Ia menjelaskan, testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) merupakan dua upaya yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan pelaksanaan 3T yakni tracing, testing, dan treatment untuk menekan angka kasus kematian dan angka kesembuhan.

Satgas pun mengapresiasi peran laboratorium yang telah bekerja keras melakukan pemeriksaan spesimen. Satgas juga meminta agar capaian jumlah testing ini tak membuat semua pihak menjadi lengah.

“Terus tingkatkan pemeriksaan spesimen, sehingga deteksi dini terhadap mereka yang positif dapat dilakukan dengan baik,” kata dia.

Potensi klaster pilkada

Seperti diketahui, Indonesia baru saja menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menilai pesta demokrasi ini bisa menjadi klaster baru penularan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19).

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan menilai perhelatan pilkada di 37 kota dan 274 kabupaten di sembilan provinsi dengan jumlah pemilih 105 juta bisa mengakibatkan penularan. Pihaknya mengaku telah mewanti-wanti supaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kepolisian, dan juga pihak lain memberikan pengawasan yang baik supaya masyarakat disiplin dan para petugas menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

"Tetapi kalau melihat beberapa foto tempat pemungutan suara (TPS) yang teman-teman di daerah kirimkan ke saya, memang penerapan disiplinnya kurang bagus, tempat duduk antarpetugas kurang dari satu meter, begitu juga tempat menunggu para pemilih ternyata ada yang kurang dari 1 meter," ujarnya, Kamis (10/12).

Selain itu, pihaknya menyoroti pemilih yang datang bersamaan padahal seharusnya tidak terjadi. Ia berharap mudah-mudahan dalam dua pekan hingga tiga minggu ke depan tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, ia meminta kewaspadaan harus tetap dilakukan. Dalam arti memberikan perhatian kepada para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah bertugas dan mengalami keluhan jangan sampai terlambat mendeteksi.

"Saya sarankan kepada seluruh KPPS yang bertugas, juga petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya kalau merasakan keluhan segera melakukan pemeriksaan kesehatan dan bisa mengetahui kondisinya," ujarnya.

Namun, menurut Wiku Adisasmito, tingkat kepatuhan individu dalam menjalankan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) saat penyelenggaraan pilkada cenderung tinggi yakni di atas 90 persen.   Berdasarkan pemantauan dari sistem monitoring perubahan perilaku, diketahui rata-rata kepatuhan individu memakai masker di area TPS bahkan mencapai 95,96 persen.

Sedangkan, rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 90,71 persen. Sayangnya, kepatuhan institusi dan penyelenggara pemilu di TPS dalam menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan desinfektan masih rendah, yakni di bawah 50 persen.

“Masih rendahnya kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan tentunya sangat disayangkan mengingat hal ini sudah diatur dalam PKPU,” kata Wiku, Jumat.

Ia pun meminta agar temuan ini dapat segera dievaluasi secara menyeluruh oleh penyelenggara pemilu. Sebab, masih terdapat tahapan-tahapan lainnya yang akan diselenggarakan pasca pemungutan suara, seperti rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan pemenang oleh KPU, dan juga pelantikan.

“Saya berharap agar pada tahapan selanjutnya sarana prasarana penunjang dapat disediakan sebagai langkah antisipasi pencegahan penularan Covid-19,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika