SWF Indonesia Disambut Positif Negara Lain
Investor bisa menaruh investasi mereka di SWF Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan upaya pemerintah mempercepat investasi dan meningkatkan pembangunan di dalam negeri. Oleh karenanya SWF juga masuk dalam undang-undang cipta kerja yang beberapa waktu telah disahkan.
Arya menyebut SWF bukan hal yang baru. Ia menyebut Indonesia tertinggal untuk urusan ini dibanding negara-negara lain seperti Norwegia, China, Uni Emirate Arab (UEA), Kuwait, Hong Kong, hingga Arab Saudi.
"Kita harapkan ini jadi sesuatu yang baru di Indonesia yang bisa mengumpulkan dana, kita tahu di Indonesia saat ini butuh pembangunan," ujar Arya dalam webinar bertajuk 'Sovereign Wealth Fund: Sarana Pembangunan Ekonomi Indonesia' yang diselenggarakan Prodeep Institute di Jakarta, Senin (28/12).
Selama ini, kata Arya, dana untuk pembangunan diambil dari APBN atau dana masing-masing BUMN. Sementara rencana pembangunan ke depan memerlukan dana yang lebih besar.
"Ini langkah pemerintah bagaimana kita bisa menambah pembangunan dengan dana investasi dari luar atau dari dalam juga oke tapi yang diutamakan dari luar," ucap Arya.
Dalam SWF, kata Arya, investor bisa menaruh investasi mereka di SWF Indonesia atau bisa juga ikut mengelola aset yang dimikiki BUMN. Arya menyebut gagasan SWF ini menuai respons positif dari luar yang mana sejumlah negara mengaku siap menaruh dananya seperti Jepang dan UEA.
"Respons pasar juga baik, terlihat dari saham BUMN naik karena isu SWF. Pasar melihat ini peluang BUMN karya dan lainnya untuk bisa mengembangkan lagi," lanjutnya.
Arya menyampaikan Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan serta pariwisata. Terlebih, Presiden Jokowi sudah meminta adanya pengembangan 10 Bali baru yang tentu memerlukan investasi.
"SWF dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi dan pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Arya.
Arya mengatakan pemenuhan modal Indonesia invesment authority (INA) akan dilakukan hingga mencapai Rp 75 triliun atau setara dengan 5 miliar dolar AS pada 2021 sesuai PP nomor 74 tahun 2020. "Ini semua butuh dana, kalau bergantung APBN kita masih bergaya tradisional maka dibuat SWF," kata Arya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika