Presiden Pastikan Bansos Dilanjutkan pada 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang sudah berjalan sejak 2020 lalu, tetap dilanjutkan pada 2021 ini. Hal ini dilakukan untuk memulihkan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi sejak tahun lalu.

"Berupa program kartu sembako, program keluarga harapan, bansos tunai, kartu prakerja, dana desa, dan diskon listrik untuk masyarakat yang membutuhkan," ujar Presiden Jokowi melalui unggahannya di media sosial, Jumat (1/1).

Dalam pesannya, presiden mengingatkan bahwa 2020 adalah tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Adanya pandemi Covid-19 disebutnya telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, dalam satu tahun terakhir.

"Hari ini, kita memasuki tahun 2021 dengan langkah yang lebih tegap. Pembelajaran yang mahal, pengorbanan yang tiada tepermanai selama berbulan-bulan dalam pandemi, membuat kita lebih siap," katanya.

Selain melanjutkan program bansos sebagai perlindungan sosial dan pendorong pemulihan ekonomi, pemerintah juga melanjutkan penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan. Caranya dengan melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat untuk dapat segera memutus rantai penularan Covid-19.   "Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer," ujar Jokowi.

Pekan lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga sempat menjelaskan perubahan skema penyaluran bantuan. Risma menegaskan bahwa seluruh bantuan yang akan disalurkan pada 2021 mendatang tidak lagi berwujud barang. Pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk nontunai atau tunai, itupun diantar langsung oleh petugas PT Pos sehingga mengurangi celah penyelewengan.

Ada tiga jenis bantuan sosial prioritas yang dilanjutkan Kementerian Sosial di 2021. Sebagian besar sebenarnya sama dengan program yang sudah dilakukan pada 2020 ini.

Perbedaan paling mencolok adalah perubahan skema penyaluran bantuan untuk masyarakat Jabodetabek, dari yang sebelumnya berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan ini dilakukan untuk mempersempit ruang penyelewangan. Penyalurannya pun akan dilakukan oleh PT Pos, dengan cara mengantarnya langsung ke rumah-rumah penerima.

"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia (seluruh jenis bantuan, termasuk Jabodetabek). Tapi memang ada yang khusus seperti Papua dan mungkin mekanismenya sangat berbeda," kata Risma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika