JK Dukung Vaksinasi Mandiri: Tidak Mungkin Pemerintah Saja
Vaksinasi 1 juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) ikut mendukung wacana vaksin mandiri Covid-19. JK menilai, vaksin mandiri dapat membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.
Sebab, jika vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah, kata JK, maka akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memvaksin jumlah yang ditargetkan.
"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi. Bila mau diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maka dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja," kata JK dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (29/1).
Namun demikian, JK memberikan penekanan, jika yang dimaksud dengan vaksin mandiri adalah penyediaan vaksin pihak perusahaan swasta memberikan vaksin sendiri untuk karyawannya, bukan tiap-tiap individu membayar.
Ia berharap dengan vaksin mandiri, perusahaan tersebut akan bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi. Selain itu, vaksin mandiri juga dapat meringankan beban pemerintah.
Baca juga : Suara Sumbang Program Wakaf Uang yang Diluncurkan Jokowi
"Jadi vaksinasi mandiri atau gotong royong ini termasuk membantu orang-orang tidak mampu juga. Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," kata JK.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu mengingatkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika swab test atau uji usap hanya dilakukan pemerintah prosesnya justru lebih lama. Namun, setelah pihak swasta diperbolehkan melakukan uji usap justru menjadi lebih cepat dan harganya bisa lebih murah.
Karena itu, JK mendukung rencana vaksin mandiri dikemukakan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Hasil swab test tersebut diketahui setelah 7 hari semenjak tes dilakukan, namun ketika pihak swasta diperbolehkan, hanya dalam waktu 8 jam hasilnya bisa diketahui dengan biaya yang lebih murah," katanya.
Meski begitu, saat ini wacana vaksin mandiri dengan melibatkan swasta masih dikaji oleh pemerintah. Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, vaksin mandiri bersifat korporasi atau perusahaan yang menyediakan untuk seluruh karyawannya, tidak dibebankan untuk masing-masing individu.
Baca juga : Ilmuwan Ini Ungkap Virus Covid-19 Bukan Berasal dari Wuhan
Ikuti Whatsapp Channel Republika