Anggota DPR Usul Gunakan Dukun Cari CVR Sriwijaya Air SJ182

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi V DPR kemarin (3/2) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) BMKG, Basarnas, Sriwijaya Air, PT Jasa Raharja (Persero), dan lainnya untuk membahas jatuhnya pesawat dengan nomor registrasi PK-CLC nomor penerbangan SJ 182 pada 9 Januari 2021.

Dalam rapat tersebut, sejumlah pertanyaan muncul hingga saran dari DPR terkait evaluasi keselamatan penerbangan dan upaya pencarian cockpit voice recorder (CVR) yang hingga saat ini belum ditemukan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie mempertanyakan pesawat tersebut yang sempat berbelok arah. “Dia sempat berbelok arah ke kiri itu apa penyebabnya sampai dia bisa jatuh?” kata Syarif dalam rapat kerja, Rabu (3/2).

Syarif menyoroti, dengan adanya sejumlah kecelakaan tersebut, meminta Kemenhub dapat memperketat perusahaan penerbangan di Indonesia. Dia mengharapkan, setelah kecelakaan Sriwijaya Air tidak akan ada lagi kejadian serupa.

Anggota Komisi V DPR A Bakri HM mempertanyakan pengaruh lamanya pesawat yang tidak digunakan terhadap operasionalnya. “Kalau mobil lama tidak dihidupkan mungkin ada faktor oli dan lainnya. Apakah ada pengaruh itu (lama tidak dipakai sehingga menyebabkan masalah pada pesawat? Seluruh maskapai banyak terdampak. Banyak pesawat yang parkir,” ungkap Bakri.

Selanjutnya, anggota komisi V DPR lainnya yakni Tamanuri mengungkapkan kengeriannya menggunakan pesawat dalam perjalanan jarak jauh. Hal tersebut diakibatkan adanya kecelakaan penerbangan yang membuat trauma sehingga takut menggunakan pesawat.

Tamanuri juga menyoroti usia pesawat yang jatuh tersebut merupakan produksi yang cukup lama. Pesawat Sriwijaya Air yang jatuh tersebut merupakan Boeing 737-500 dengan tahun pembuatan pada 1994 dan teregistrasi pada 2012 sehingga memiki usia 18 tahun.

Tamanuri mengusulkan, Kemenhub dapat membuat peraturan standardisasi pesawat. Sehingga menurutnya hal tersebut juga dapat menimbulkan kembali keberanian masyarakat untuk menggunakan pesawat.

Tak hanya itu, Tamanuri juga mengkhawatirkan pencarian salah satu kotak hitam pesawat yakni CVR yang belum ditemukan. Tamanuri bahkan menyarankan bantuan dukun dalam proses tersebut.

“Nah ini kita gunakan manual untuk mencarinya, kita tambah saja lah ditambah dukun biar gampang itu, gimana? Dengan jasa perdukunan mudah-mudahan bisa ketemu,” ujar Tamanuri.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Iwan mengusulkan adanya panitia kerja (panja) terkait tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PK-CLC. Iwan menganggap pembentukan tersebut penting.

“Pembentukan panja ini bukan untuk mencari siapa yang salah tetap bagaimana industri penerbangan yang memiliki kelaikan bisa didapatkan di masa depan,” ungkap Iwan.

Anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat menyoroti salah satunya terkait penumpang yang ada di dalam pesawat tidak memiliki identitas yangs esuai dengan tiket. Syahrul mengharapkan, korban tersebut juga memiliki hak yang sama terkait santunan yang bisa diberikan.

Tak hanya itu, Syahrul juga mempertanyakan sistem maskapai sehingga bisa ada penumpang yang tidak memiliki identitas sesuai namun bisa naik pesawat. “Seserang kalau terbang dengan identitas sendiri, ada celah tiket bisa dialihkan? Maka kalau tidak ada regulasi itu jadi ada pemalsuan,” tutur Syahrul.

Setelah pertanyaan diutarakan, jawaban secara lisan hanya disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara sisanya, semua pihak terkait memberikan jawaban secara tulisan.

Budi mengatakan, jika kondisi di tempat tujuan mendarat pesawat tidak dalam kondisi yang baik maka menjadi kelaziman jika pilot meminta ke arah yang berbeda. “Misalnya saya pernah yang seharusnya mendarat di Jakarta, saya mendarat di Kualanamu itu lazim karena perlu dilakukan (jika ada hal yang tidak memungkinkan),” ungkap Budi.

Terkait pencarian korban yang belum diidentifikasi dan CVR, Budi mengatakan proses masih terus dilakukan dan dipimpin langsung oleh KNKT. Budi memastikan, KNKT tetap mendapatkan bantuan dari Basarna, Kemenhub TNI AL, dan pihak lainnya.

Budi memastikan dalam penanganan kecelakaan SJ 182 dilakukan secara terbuka. “Waktu itu, kami menyampaikan hal-hal yg sudah diinformasikan dan berhadapan langsung dengan media artinya tidak ada yang ditutupi,” ujar Budi.

Budi menegaskan sudah meminta kepada Kepala Basarna untuk memberikan keterbukaan informasi saat posko operasi SAR masih berlangsung. Bahkan, kata Budi, setiap tiga jam sekali atau setiap kali ada kemajuan digelar konferensi pers.

Selain itu, Budi menegaskan akan terus mengawal proses penyerahan santunan yang menjadi hak korban. “Secara jujur saya sampaikan kita tidak bisa menyampaikan uang itu tanpa penyelesaian masalah hak waris. Jangan sampai salah nanti timbul persengketaan yang tidak perlu,” ungkap Budi.

Budi memastikan sudah meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk mengevaluasi operasional penerbangan untuk untuk meningkatkan keselamatan. Budi menegaskan, keselamatan transportasi menjadi hal yang utama sesuai dengan regulasi yang ada. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika