Banggar DPR: Vaksinasi Faktor Penentu Pemulihan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, keberhasilan program vaksinasi dapat menjadi salah satu faktor penentu atau "game changer" bagi pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Said, dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan COVID-19 semata, tetapi juga berdampak kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kita punya kepentingan untuk pulih lebih cepat, agar mampu memanfaatkan aliran modal masuk ke pasar dalam negeri, memperkuat fundamental ekonomi, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sebelum badai kembali datang," ujar Said melalui keterangan di Jakarta, Senin (15/2).

Said menjelaskan, momentum keberhasilan pelaksanaan vaksinasi sangat penting. Apalagi sejauh ini, perekonomian nasional sudah melewati masa-masa genting.

Memang, pada Kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 5,32 persen, tetapi setelah itu tren pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan angka membaik. Bahkan di Kuartal III 2020 mulai membaik menjadi minus 3,24 persen dan Kuartal IV sebesar minus 2,19 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 sebesar minus 2,07 persen.

Semua indikator, lanjut Said, baik dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha menunjukkan ke arah perbaikan.

"Dengan melihat perbaikan tersebut, saya optimis keberadaan vaksin akan semakin mempercepat pengendalian penyebaran COVID-19, sehingga akan semakin mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata Said.

Selain program Vaksinasi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap akan berlanjut pada tahun ini. Hal tersebut dinilai krusial guna membantu masyarakat yang terpapar dampak COVID-19 dan perlu terus ditingkatkan.

"Kita akan terus mengawal agar program PEN 2021, agar jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun 2020. Serapan anggaran untuk program yang kurang efektif, perlu dievaluasi ulang untuk memperkuat program perlindungan sosial dan pemulihan sektor UMKM," ujar Said.

Sementara itu, secara global saat ini negara-negara-negara termasuk Indonesia, sedang menikmati aliran modal dari pasar Internasional.

Kondisi ini sebagai dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang memberlakukan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) dengan melakukan pembelian obligasi besar-besaran, guna menambah likuiditas serta membangkitkan perekonomian AS yang mengalami resesi akibat pandemi COVID-19.

Namun demikian, ia mengingatkan Bank Indonesia dan Pemerintah perlu waspada terhadap titik balik kebijakan moneter di AS tersebut. Sebab kebijakan QE tidak selamanya akan berlangsung, karena akan sangat tergantung dengan kondisi perekonomian AS sendiri.

"Kita perlu mengantisipasi kapan The Fed akan mulai mengurangi QE hingga akhirnya menghentikan. Kebijakan tersebut akan memperkuat dolar AS dan membuat mata uang lain terpuruk atau yang dikenal dengan istilah "taper tantrum"," ujar Said.

Oleh sebab itu, lanjut Said, perekonomian nasional harus segera pulih dan tumbuh lebih tinggi, agar mampu menghadapi tantangan yang lebih berat ke depannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika