Peretas Incar Situs Pemerintah Militer Myanmar
Kelompok yang disebut Myanmar Hackers menyerang sejumlah situs pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Peretas menyerang situs pemerintah militer Myanmar saat perang siber pecah usai militer menutup jaringan internet empat malam berturut-turut. Kelompok yang disebut Myanmar Hackers menyerang sejumlah situs pemerintah.
Mereka mengincar situs Bank Sentral, situs propaganda militer Myanmar, situs stasiun televisi MRTV, serta situs otoritas pelabuhan, makanan dan obat-obatan. Serangan itu dilakukan satu hari usai ribuan orang turun ke jalan memprotes kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sah Aung San Suu Kyi awal bulan ini.
"Kami berjuang untuk keadilan di Myanmar, ini seperti unjuk rasa massa rakyat di depan situs pemerintah," kata kelompok peretas di akun Facebook mereka seperti dikutip, The Straits Times, Kamis (18/2).
Pakar keamanan siber RMIT University di Australia, Matt Warren mengatakan peretasan ini tampaknya untuk menarik perhatian masyarakat. "Jenis serangan yang akan mereka lakukan serangan denial of service atau merusak situs yang disebut hacktivism," kata Warren.
Serangan denial-of-service (DoS) adalah serangan di mana peretas membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak dapat diakses pengguna dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke Internet. Serangan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau tanpa batas.
Baca juga : PBB: Militer Myanmar Bisa Lakukan Kejahatan Lebih Besar
DoS dilakukan dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan. Serangan ini membebani sistem dengan jumlah layanan yang tak sanggup dilayani dan mencegah sistem melayani beberapa atau semua permintaan.
"Dampaknya mungkin terbatas tapi apa yang mereka lakukan meningkatkan kesadaran," tambah Warren.
Organisasi pemantau jaringan internet yang bermarkas di Inggris, NetBlock mengatakan Kamis ini pemerintah militer Myanmar kembali menutup jaringan internet dari pukul 01.00 pagi. NetBlocks mengatakan kekuatan jaringan internet di negara Asia Tenggara itu turun 21 persen dari biasanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika