Penyelenggara PSU Disesuaikan Putusan MK

KPU daerah diminta segera rasionalisasi anggaran untuk pemungutan suara ulang.

.
Rep: republika.id Red: republika.id

JAKARTA—Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020 dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rekrutmen penyelenggara ad hoc, yang harus dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian perkara sengketa hasil pilkada. "PSU di 15 daerah ada tantangan rekrutmen penyelenggara yang berbeda-beda," ujar peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi...


Lihat Artikel Asli
Baca Selengkapnya di republika.id
 
';
Berita Terpopuler

Secara Mengejutkan Kalah Hitung Cepat oleh Andra Soni di Banten, Ini Respons Tim Airin

Jagoan PDIP Kalah di Banten, Megawati Singgung Intimidasi Aparat

Hasil Sementara, Jagoan Keluarga Atut Bertumbangan di Pilkada Banten

Mengejutkan, Airin Hampir Pasti Tumbang di Banten, Ini Pernyataan Resmi Andra Soni-Dimyati

Selain Jakarta, Calon PDIP Babak Belur di Provinsi Besar dalam Hitung Cepat, Ini Daftarnya

Pilkada 2024, Akhir dari Dua Dekade Hegemoni PKS di Kota Depok?

Ini Hasil Quick Count Pilkada Sumsel Versi LSI

Nasihat Ibnu Abbas: Jaga Lisan dan Pertemanan

PDIP Terkejut, Ada Anomali di Pilkada 2024

Ini Hasil Quick Count Pilkada Sumbar Versi Voxpol