Utusan Myanmar di PBB Desak AS Tindak Tegas Junta

REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON - Utusan Myanmar untuk PBB pada Selasa mengatakan Amerika Serikat harus mengambil tindakan yang lebih keras terhadap junta yang berkuasa di Myanmar, termasuk sanksi yang lebih menghukum, zona larangan terbang dan mendukung pemerintah persatuan yang baru-baru ini dibentuk.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan AS bahwa situasi di negara itu berada di tengah-tengah tragedi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, menekankan bahwa rakyat Myanmar sangat menderita akibat kebrutalan militer dan tindakan tidak manusiawi siang dan malam.

"Kami membutuhkan Amerika Serikat untuk mengambil peran kepemimpinan yang menentukan dalam membantu menyelesaikan krisis Myanmar. Tolong jangan biarkan pembunuhan berlanjut. Tolong bertindak sekarang. Kami akan selalu mengingat bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat," kata Kyaw dalam kesaksian kongres.

Tun memohon kepada Washington untuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak dan gas milik negara serta sebuah bank besar milik negara.

Pemerintahan Biden, sampai saat ini, menahan diri untuk tidak melakukannya, tetapi telah memberi sanksi kepada pejabat tinggi militer, beberapa anggota keluarga dekat mereka dan perusahaan yang mendapat keuntungan dari militer di tengah tindakan keras berdarah yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, menahan dia dan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi lainnya, dan menindak dengan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.

Dalam tiga bulan berikutnya, 766 orang tewas dan lebih dari 3.600 lainnya dipenjara, menurut kelompok Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Duta Besar itu menekankan bahwa krisis bukan hanya ancaman bagi demokrasi Myanmar yang baru lahir, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan regional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika