Ribuan Orang Protes Kebijakan Anti-Muslim di Lakshadweep
Aturan tersebut mencakup larangan daging sapi di daerah mayoritas Muslim.
REPUBLIKA.CO.ID, LAKSHADWEEP -- Sejumlah aturan baru oleh Administrator Praful Khoda Patel dari kepulauan Lakshadweep, India, telah menyebabkan keributan di antara penduduk pulau. Warganet membanjiri laman media sosial, terutama di Twitter, dilengkapi tagar #SaveLakshadweep.
Aturan tersebut mulai dari larangan daging sapi hingga diskualifikasi calon pemungutan suara lokal dengan lebih dari dua anak. Menurut penduduk pulau, usulan Patel jika diimplementasikan akan merusak budaya dan warisan mereka.
Lebih dari 93 persen penduduk asli Lakshadweep beragama Islam dan bahasa Malayalam adalah bahasa dominan mereka. Pemimpin Kongres Rahul Gandhi memberikan dukungan kepada masyarakat lokal.
“Orang-orang fanatik yang bodoh sedang menghancurkannya,” kata Gandhi dalam cicitannya di @RahulGandhi.
Pada Selasa, setidaknya delapan pemegang kantor Partai Bharatiya Janata (BJP) di Lakshadweep mengundurkan diri dari partai sebagai protes terhadap proposal kontroversial dari administrator Praful Khoda Patel.
“Kami marah, tapi kami tidak terkejut. BJP itu anti-Muslim dan proposal itu adalah buktinya. Kami hidup damai dan kami bahagia. Mereka akan memperlakukan kami seperti teroris. Peraturan ini mengerikan,” kata salah seorang penduduk setempat yang enggan disebutkan namanya.
Pada Senin, Sekretaris Jenderal Kongres Priyanka Gandhi Vadra menyampaikan dukungannya dan mengkritik administrator karena mengajukan proposal ini tanpa persetujuan rakyat. Oposisi menuntut agar administrator Patel ditarik kembali dan semua perintah sepihak dikeluarkan.
Presiden Unit Kongres Lakshadweep Hamdullah Sayeed menuduh Patel salah mengelola penanganan Covid-19 di sana. Sebab, wilayah tersebut sekarang telah melaporkan lebih dari 5.000 kasus dibandingkan dengan saat gelombang pertama pandemi tahun lalu yang nol kasus. Lakshadweep melaporkan kasus pertama Covid-19 pada Januari tahun ini.
“Pertama-tama, Lakshadweep adalah zona hijau bebas Covid karena kami memiliki protokol yang ketat. Kami semua senang karena tidak ada kasus. Setelah Praful Khoda Patel mengambil alih, dia mencabut protokol ini dengan mengatakan ini memengaruhi kegiatan ekonomi secara negatif,” ujar dia.
Sayeed mengaku telah memberi tahu Patel terkait fasilitas medis yang tidak memadai di Lakshadweep. Ini memungkinkan akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Sayangnya, Patel menghiraukan masukan Sayeed.
"Pencegahan Tindakan Anti-Aktivitas Sosial (PASA) pertama yang kejam sama seperti undang-undang antiteror. Ini diperkenalkan di daerah di mana tidak ada kejahatan,” ucap dia.
Menurut laporan, Patel telah memperkenalkan beberapa peraturan yang diperdebatkan, seperti Rancangan Peraturan Otoritas Pembangunan Lakshadweep 2021 yang memberikan wewenang kepada administrator untuk memindahkan atau merelokasi penduduk pulau dari properti mereka untuk perencanaan kota atau kegiatan pembangunan. Dan, di bawah PASA, seseorang dapat ditahan tanpa pengungkapan publik hingga satu tahun.
Dilansir Sputnik News, Kamis (27/5), untuk membuat Lakshadweep lebih menarik bagi wisatawan, Patel memberikan izin kepada pebisnis untuk membuka bar minuman keras. Keputusan ini merupakan tantangan besar bagi penduduk setempat yang Muslim.
“Apa perlunya undang-undang di Lakshadweep yang sudah damai dan orang-orangnya taat hukum? Orang datang ke Lakshadweep untuk melihat keindahan alam. Mereka tidak datang ke sini untuk melihat gedung pencakar langit,” kata dia menjelaskan.
Patel mengambil alih Lakshadweep setelah pendahulunya Dineshwar Sharma meninggal pada Desember tahun lalu. Sekretaris Jenderal unit Lakshadweep BJP Mohammad Kasim telah mendukung para pengunjuk rasa dan mengatakan partai akan bekerja untuk menghapus undang-undang ini. Pada Selasa lalu, Kasim mengatakan kekhawatirannya terhadap aturan baru itu asli dan dia telah menulis kepada Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengenai hal itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika