PKB Minta Penundaan Rencana Tarif ATM Link Milik Negara
Akan lebih baik jika jaringan bank milik negara melakukan sosialisasi terlebih dahulu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemberlakuan kebijakan tarif baru dalam layanan antarbank di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Link atau ATM Bersama per 1 Juni 2021 dinilai perlu ditunda. Jaringan bank milik negara diminta melakukan sosialisasi terlebih dahulu secara masif sehingga tidak memicu polemik di masyarakat.
“Kami mendesak agar rencana pembelakuan tarif baru dalam layanan antar bank di ATM milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) ditunda terlebih dahulu. Lakukan sosialisasi secara masif sehingga nasabah Himbara yang selama ini loyal tidak malah lari ke bank swasta,” ujar Anggota Komisi XI Ela Siti Nuryamah, dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Sabtu (29/5).
Dia mengatakan, tarif transaksi yang murah dan banyaknya jaringan menjadi salah satu keunggulan dari bank-bank milik negara. Jika saat ini BRI, BNI, dan Mandiri ingin memberlakukan kebijakan tarif baru yang terkesan memberatkan nasabah, maka bisa memberikan dampak negatif terhadap citra mereka.
“Kebijakan pemberlakuan tarif Rp 2.500 saat cek saldo di ATM Link Himbara dan tarik tunai Rp 5.000 bisa jadi blunder jika tidak dikelola dengan baik, tidak disosialisasikan dengan baik. Maka sekali lagi kami meminta tunda dulu sampai nasabah paham atas keuntungan dan manfaat pemberlakukan kebijakan tarif baru bagi mereka,” ujarnya.
Ela mengatakan, saat ini mayoritas pengguna layanan jasa perbankan di Indonesia merupakan nasabah dari Bank Himbara. Mereka tinggal di kawasan perkotaan hingga pedesaan di seluruh pelosok nusantara. Para nasabah ini juga datang dari berbagai latar belakang ekonomi dari kalangan atas maupun menengah ke bawah.
“Bagi nasabah-nasabah di pedesaan jumlah Rp 2.500 untuk sekadar cek saldo itu besar, pun juga biaya tarik tunai yang mencapai Rp 5.000. Jika mereka tidak tahu akan manfaat yang bisa mereka terima, kami khawatir mereka semakin malas untuk menggunakan layanan perbankan,” katanya.
Politikus PKB ini mengaku memahami jika salah satu tujuan kebijakan tarif baru di bank Himbara ini adalah menguranggi transaksi cashless di mana nasabah bisa menggunakan layanan gratis via mobile banking. Namun, dia mengingatkan keragaman latar belakang nasabah dari bank Himbara yang tidak semua familiar dengan layanan berbasis internet tersebut.
“Masa pandemi ini mengungkap banyak fakta salah satunya belum meratanya jaringan internet di tanah air sehingga proses pembelajaran jarak jauh anak-anak kita yang tidak bisa ke sekolah kerap kali tersendat. Situasi ini memberikan gambaran jika harapan Bank Himbara memberlakukan tarif baru transaksi antar ATM agar meningkatkan transaksi cashless justru kontraproduktif,” ujar Ela.
Ikuti Whatsapp Channel Republika