Rumania Sahkan UU Pelarangan China dan Huawei Kembangkan 5G

REPUBLIKA.CO.ID, BUKARES -- Presiden Rumania Klaus Iohannis menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) yang didukung Washington pada Jumat (11/6). RUU itu secara efektif melarang China dan Huawei mengambil bagian dalam pengembangan jaringan telekomunikasi 5G di negara tersebut, karena masalah keamanan.

Pemerintahan Perdana Menteri Florin Citu yang berhaluan tengah yang merupakan sekutu Iohannis, pada April lalu menyetujui larangan terhadap berbagai perusahaan yang dikendalikan China. Parlemen kemudian menyetujuinya.

Eropa telah muncul sebagai medan pertempuran dalam teknologi 'Perang Dingin' yang dimainkan antara Beijing dan Washington, serta pesaing Huawei di Eropa, Ericsson dan Nokia. Keduanya dapat menjadi duopoli pemasok jika Cina ditutup. 

Dilansir Reuters pada Sabtu (12/6), RUU tersebut berasal dari memorandum AS-Rumania 2019, kedua pemerintah mengatakan, rancangan undang-undang itu sebagai bagian dari pendekatan keamanan berbasis risiko, evaluasi yang cermat dan lengkap dari vendor 5G diperlukan, dengan yang dikendalikan oleh pemerintah asing. Juga dinilai kurang struktur kepemilikan yang transparan dikesampingkan.

Rumania merupakan sekutu setia Amerika Serikat (AS) bahkan sebelum bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 2004. Washington melihat Huawei sebagai bagian dari mesin pengawasan global Partai Komunis China. Sementara, Huawei telah berulang kali membantah memata-matai negara China.

Sebelumnya, pemerintah sentris Rumania telah menyetujui RUU yang didukung Amerika Serikat itu. Hal tersebut diungkap seorang anggota IT&C dan Komite Keamanan Nasional. 

"Pemerintah baru saja menyetujui RUU yang sangat penting ini bagi Rumania, menyegel memorandum 2019 yang ditandatangani di Washington. Ini berarti China dan Huawei dikecualikan dari kemitraan apa pun di 5G dengan negara Rumania," kata Politican Rumania Pavel Popescu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika