AS Desak ASEAN Tingkatkan Tekanan ke Myanmar
Junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan batas waktu penyelenggaraan pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mendesak ASEAN meningkatkan tekanan kepada Myanmar. Hal itu disampaikan setelah junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan batas waktu penyelenggaraan pemilu baru dalam dua tahun.
Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, perpanjangan waktu itu menunjukkan keinginan militer Myanmar untuk terus berkuasa demi keuntungannya sendiri. "Jadi semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam hal ini dan menjunjung tinggi lima poin kesepakatan yang juga ditandatangani Myanmar," ujarnya pada Senin (2/8).
Dua diplomat ASEAN mengatakan kepada Associated Press bahwa ASEAN ingin menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus Myanmar. Namun, ASEAN tengah menunggu persetujuan dari militer Myanmar.
Menurut mereka, Myanmar belum memberikan respons atas pilihan itu. Hal itu membuat ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 yang diselenggarakan secara virtual pada Senin lalu gagal menerbitkan komunike bersama perihal krisis Myanmar.
Menurut seorang diplomat ASEAN lainnya, dibanding Erywan Yosof, Myanmar lebih memilih mantan duta besar Thailand untuk Myanmar, Virasakdi Futrakul, untuk menjadi utusan khusus ASEAN. Meski nantinya Myanmar menentukan siapa utusan yang diinginkannya, belum jelas kapan dia dapat diizinkan mengunjungi negara tersebut dan bertemu pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Setelah pemerintahannya digulingkan militer pada Februari lalu, kini Suu Kyi mendekam di tahanan. Dia menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk suap. Saat berpartisipasi di AMM ke-53, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut menyoroti isu krisis Myanmar.
Retno mengungkapkan, 100 hari telah berlalu sejak ASEAN Leaders Meeting (ALM) digelar di Jakarta. Namun hingga kini, tak ada perkembangan signifikan perihal implementasi lima poin kesepakatan untuk menangani krisis Myanmar.
"Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan utusan khusus. Utusan tersebut harus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN," kata Retno.
Retno menekankan, utusan khusus tersebut harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh. Dalam hal ini, selain diberi kebebasan bergerak, utusan terkait diizinkan bertemu dengan berbagai pihak berkepentingan.
Retno mengingatkan, terhambatnya implementasi lima poin kesepakatan yang disetujui pada ALM di Jakarta April lalu, tidak membawa kebaikan bagi ASEAN. "Oleh karena itu, sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang menentukan," ujarnya.
Dia pun menekankan, pada saat bersamaan, ASEAN tidak boleh diam dan mengabaikan penderitaan rakyat Myanmar. "Mereka saat ini memerlukan bantuan kemanusiaan," ucap Retno.
Dalam lima poin kesepakatan, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan di Myanmar segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika