Kemenkeu: Simpanan Pemda pada Bank Turun jadi Rp 173,73 T
Penurunan simpanan karena pemda butuh lebih banyak dana untuk operasional dan layanan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat simpanan pemerintah daerah (pemda) pada perbankan sebesar Rp 173,73 triliun pada Juli 2021. Adapun realisasi ini turun 8,63 persen menjadi Rp 16,4 triliun dari Rp 190,13 triliun pada Juni 2021.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jika dibandingkan Juli 2020, simpanan pemda pada bank juga turun Rp 14,57 triliun atau 7,74 persen dari Rp 188,3 triliun.
“Penurunan jumlah simpanan pemda di bank terjadi karena mereka membutuhkan dana lebih untuk pelaksanaan operasional dan layanan. Beberapa daerah memang membutuhkan belanja operasional tiga bulan lebih tinggi dari simpanan bank,” ujarnya berdasarkan data APBN KiTA seperti dikutip Kamis (26/8).
Menurutnya penurunan mengindikasikan bahwa Covid-19 di beberapa daerah harus menangani treasury-nya secara baik sejalan kas pemda bisa digunakan oleh daerah. Suahasil mencatat beberapa pemda dengan jumlah simpanan yang tinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, dan Aceh.
Sedangkan pemda dengan simpanan bank yang terendah antara lain Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku. Namun demikian, tidak dirinci berapa angka pasti masing-masing simpanan pemda tersebut.
Baca juga : Langkah Erick Rangkai Gerak Pesantren Berdayakan Ekonomi
Dari sisi lain, kementerian mencatat realisasi belanja APBD sebesar Rp 443,4 triliun pada Juli 2021. Adapun realisasinya baru sebesar 36,6 persen dari total pagu APBD. Jumlah ini turun dibandingkan realisasi belanja APBD pada Juli 2020 sebesar Rp 446,7 triliun atau 41,8 persen dari total pagu APBD.
Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja pegawai APBD sebesar Rp 204,04 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp 101,18 triliun, belanja modal sebesar Rp 31,54 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp 110,01 triliun.
Berdasarkan programnya, realisasi belanja pendidikan sebesar Rp 152,1 triliun, belanja pendidikan sebesar Rp 67,4 triliun, dan belanja perlindungan sosial sebesar Rp 5,09 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika