Kapolri: Penanganan Covid di Papua Perlu Langkah Luar Biasa
Kapolri meminta antisipasi lonjakan kasus Covid saat PON XX Papua dihelat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, mengatakan penanganan Covid-19 di Papua memerlukan langkah luar biasa agar jumlah kasus yang melandai terus dipertahankan. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 di Papua dihelat.
Listyo menyatakan itu dalam rapat pengarahan bersama Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika dalam rangka persiapan jelang PON XX/2020 di Papua, Sabtu (28/8).
"Kondisi kasus Covid-19 di Papua yang sudah melandai pasca-lonjakan kasus pada 8 Agustus 2021 harus dipertahankan dengan langkah-langkah luar biasa. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus kembali ketika PON XX/2020 Papua dilaksanakan," kata dia, dikutip dari keterangan pers diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, persiapan dengan langkah luar biasa itu bisa dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi atlet, pelatih, petugas, tamu undangan, dan panitia PON XX/2020 Papua. Untuk itu, dia, strategi pengendalian Covid-19 yang dapat dimulai sejak keberangkatan, ketibaan, dan saat menetap ketika menjalani pertandingan. Para peserta yang hendak berangkat mengikuti PON XX/2020 harus uji Covid-19 dalam waktu dua atau tiga hari sebelum berangkat ke Papua.
"Kurangi kontak fisik dengan orang lain selama 14 hari sebelum keberangkatan. Siapkan daftar nama orang yang kontak erat untuk divalidasi petugas Covid-19 PB PON XX. Laksanakan protokol kesehatan sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, termasuk mengganti masker setiap hari atau masker kain dilapis dua atau tiga," katanya.
Langkah selanjutnya, kata dia, Forkopimda diminta aktif memastikan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) saat seluruh peserta tiba di Papua, termasuk kewajiban menyerahkan hasil uji Covid-19. Selanjutnya, ketika menetap untuk mengikuti pertandingan, dia meminta agar Forkopimda melakukan pengawasan ekstra ketat.
Di antaranya, membatasi aktivitas atau hanya sebatas menjalani tugas dan peran. Lalu, wajib melaporkan kondisi kesehatan melalui aplikasi pelaporan kesehatan PB PON XX/2020 atau ke dokter kontingen masing-masing. "Bila dianggap perlu maka akan dilaksanakan uji Covid-19. Tes akan dilakukan secara reguler selama PON berlangsung, sesuai tugas dan peran masing-masing. Jika hasil tes positif maka akan dilakukan isolasi mandiri atau dirujuk ke rumah sakit sesuai pedoman Kemenkes. Akan ada penelusuran terhadap kontak erat," katanya.
Selain itu, dia juga mendorong Forkopimda Mimika untuk penguatan 3T (penelusuran, pengujian, dan penanganan) serta akselerasi program vaksinasi massal. Personel TNI dan polisi diminta membantu pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan komunal masyarakat di sana.
Untuk mempercepat vaksinasi di Papua, kata dia, akan disiapkan tempat di sekolah-sekolah, menyasar target siswa dan orang tua murid. Serta, di tempat-tempat ibadah untuk para masyarakat. Direncanakan vaksinasi dengan cara jemput bola dari pintu ke pintu sampai ke tingkat distrik (kampung).
Tidak hanya itu, langkah pengendalian Covid-19 di Papua, kata dia, adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mau menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat yang telah disediakan. Menurutnya, hal itu akan lebih baik untuk kesembuhan masyarakat yang terpapar virus Covid-19 dengan gejala tertentu, karena isoter ditunjang fasilitas memadai dan diawasi penuh tenaga kesehatan.
Pada akhir pengarahannya, dia menegaskan pelaksanaan PON XX/2020 Papua juga bisa membangkitkan roda perekonomian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, faktor kesehatan di tengah pandemi Covid-19 harus diperkuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika