Fadjroel: Jokowi akan Serahkan Surpres RUU IKN

Jokowi sudah membahas soal ibu kota negara baru dengan tujuh parpol.

Antara/M Ali Wafa
Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menyerahkan surat presiden rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR RI. (Foto: Fadjroel Rachman)
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Ratna Puspita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, salah satu pembahasan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan tujuh partai politik yang diundang ke Istana adalah ihwal ibu kota negara baru. Ia menyebut, surat presiden rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akan diserahkan ke DPR RI.

Baca Juga


"Soal ibu kota negara itu itu memang presiden telah berencana menyerahkan surpres ke DPR untuk RUU IKN," ujar Fadjroel dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Ahad (29/8).

Ia mengatakan, dukungan partai yang ada di parlemen diperlukan untuk rencana tersebut. Untuk itu, Jokowi menggelar pertemuan dengan tujuh ketua umum partai, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), untuk menggalang dukungan. "Jadi dukungan dari partai tentunya diperlukan," ujar Fadjroel.

Pemindahan ibu kota negara, kata Fadjroel, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Untuk itu, program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Jokowi.

"Sejak jaman penjajahan, Orde Baru sampai sekarang ini yang ingin dirombak oleh Presiden Jokowi dengan program Indonesia sentris yaitu pemerataan," ujar Fadjroel.

Sebelumnya, Jokowi mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik untuk membahas lima hal. Pertama, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, terkait perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi, dan tantangan ekonomi nasional ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sentimen positif diharapkan terus terjadi di kuartal-kuartal berikutnya. 

Selanjutnya, strategi ekonomi dan bisnis negara. Jokowi menyampaikan lewat forum pertemuan tersebut, agar partai koalisi kompak untuk membuat perekonomian Indonesia beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif. 

Keempat, Jokowi membahas terkait ketatanegaraan. Menurut Jokowi, sistem pemerintah yang terdampak pandemi membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Terakhir, terkait ibu kota negara. Jokowi mengingatkan partai politik koalisi untuk tetap memikirkan ibu kota baru yang bertempat di Kalimantan Timur. Jakarta memiliki tantangan dan permasalahan sebagai ibu kota negara. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler