Pemerintah Siapkan Langkah Pandemi Covid-19 Jadi Endemi
Langkah tersebut dengan asumsi pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu cepat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah jika pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan persiapan langkah tersebut dengan asumsi pandemi Covid-19 tidak akan hilang begitu saja dalam waktu cepat.
"Artinya nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya," ujarnya kepada awak media saat berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (29/8).
Menko PMK mengatakan jika pandemi Covid-19 menjadi endemi maka protokol kesehatan harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi tersebut akan berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap betul-betul terkendali.
Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai, ada masyarakat yang berhak tetapi tidak memperoleh bantuan.
"Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang nggak kebagian nanti saya catat biar segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapat," ujarnya.
Saat ini, ia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mengeklaim, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak.
Selama pandemi, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). "Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika