PPNI Ungkap Kendala Vaksinasi di Daerah Pedalaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, permasalahan akses merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan program vaksinasi di daerah pedalaman. Selain itu, pemahaman akan pentingnya vaksinasi Covid-19 masih menjadi kendala.

"Memang itu hal biasa yang kami dapati, terutama pada kurangnya pemahaman terhadap vaksinasi, bukan juga hanya karena hoaks," kata Ketua PPNI Harif dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dipantau dari Jakarta pada Rabu.

Menurut Harif, kurangnya pemahaman itu terkadang berkaitan dengan budaya yang ada di wilayah-wilayah pedalaman. Untuk itu, pemberian pemahaman perlu dilakukan dengan kerja sama berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi yang benar.

Selain itu, sebelum melakukan proses vaksinasi pihak tenaga kesehatan selalu mengidentifikasi pihak yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Orang-orang itu bisa berasal dari kader puskesmas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Tantangan lain dalam menjalankan vaksinasi Covid-19 di daerah terpencil adalah permasalahan akses dan transportasi menuju daerah-daerah tersebut. Namun, pemberian vaksin di daerah terpencil sendiri bukanlah yang pertama kali dilakukan para tenaga kesehatan dengan pengalaman melakukan berbagai macam vaksinasi lain di Indonesia.

"Hanya saja ada aspek-aspek yang memang harus diperhatikan, termasuk KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi) juga informasinya harus diberikan kepada tenaga kesehatan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sulawesi Barat Mustari Mula mengatakan, akses memang masih menjadi tantangan dalam menjalankan vaksinasi di wilayah itu. Namun, kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan berhasil mendorong semakin banyak vaksinasi yang dilakukan di daerah-daerah terpencil.

"Sangat bersyukur karena pelaksanaan vaksin ini juga dibantu dan bahu-membahu dengan berbagai elemen dari unsur TNI, Polri, nakes, dan unsur masyarakat lainnya," kata Mustari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika