Tren Defisit APBN Membaik, Rp 548,9 Triliun per Oktober 2021
Defisit yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Oktober 2021 sebesar Rp 548,9 triliun dari target Rp 1.006,4 triliun. Adapun defisit ini sebesar 3,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan nilainya turun 28,2 persen dibandingkan Oktober 2020 sebesar Rp 764,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit Oktober 2021 lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu. Pada tahun lalu, defisit mencapai 4,67 persen terhadap PDB.
“Secara keseluruhan APBN kita masih alami defisit. Namun kalau lihat dibanding (target) APBN maupun tahun lalu jauh lebih baik. Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (25/11).
Sri Mulyani menjelaskan defisit yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara. Pada Oktober 2021, pendapatan negara sebesar Rp 1.510,0 triliun atau terealisasi 86,5 persen dari target APBN.
Pendapatan negara tumbuh sebesar 18,2 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.277 triliun. Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan dan PNBP.
“Jadi kalau kita bicara tentang recovery story kenaikan itu lonjakan pendapatan yang cukup tinggi dari penerimaan negara kita,” ucapnya.
Penerimaan perpajakan tumbuh 17 persen (yoy) sebesar Rp 1.159,4 triliun atau 80,3 persen dari target APBN Rp 1.444,5 triliun. Jika dirinci penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 953,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 205,8 triliun.
Penerimaan pajak tumbuh 15,3 persen (yoy), sementara bea dan cukai tumbuh 25,5 persen (yoy). Adapun porsinya masing-masing sudah 77,6 persen dan 95,7 persen terhadap APBN 2021
"Bea cukai tumbuh kuat karena disumbangkan oleh bea masuk yang meningkat 16,8 persen dan bea keluar yang tumbuh delapan kali lipat. Jadi penerimaan bea cukai sangat baik, baik karena cukai, maupun dikontribusi oleh bea masuk dan keluar yang mengalami momentum akibat pemulihan ekonomi," jelasnya.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 25,2 persen (yoy) menjadi Rp 349,2 triliun. Pada Oktober 2021, realisasi sebesar 117,1 persen dari target Rp 298,2 triliun.
"Ini melebihi target APBN. Kita harap bulan depan sampai akhir tahun pendapatan negara bisa tembus semuanya angka 100 persen, sehingga melebihi Rp 1.743,6 triliun seperti yang ada target APBN awal," ucapnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan pada Oktober 2021 belanja negara sebesar Rp 2.058,9 triliun. Adapun realisasinya meningkat 0,8 persen dibanding tahun lalu yoy. Angkanya setara 74,9 persen dari target Rp 2.750 triliun.
"Ini langkah konsisten yang sangat baik konsolidasi dan penyehatan fiskal kita, belanja kita relatif flat," ucapnya.
Dengan catatan tersebut, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp 266,9 triliun dari target tahun ini yang minus Rp633,1 triliun. Defisit keseimbangan primer ini turun 48 persen dari Oktober 2020 sebesar Rp 513,2 triliun.
"Jadi ini penurunan yang hampir 50 persen sendiri suatu penurunan keseimbangan primer yang luar biasa sangat cepat," ucapnya.
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.416,2 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun. Adapun realisasi ini naik sebesar 5,4 persen secara tahunan (yoy).
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 833,1 triliun atau 80,7 persen dari pagu Rp 1.032 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 583,1 triliun atau 63,2 persen dari pagu Rp 922,6 triliun. Belanja non K/L tercatat minus 5,7 persen.
Kemudian transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 642,6 triliun atau turun 7,9 persen. Adapun TKDD terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 585,3 triliun atau minus 8,2 persen dan dana desa Rp 57,3 triliun atau minus 5,2 persen.
Adapun pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp 608,3 triliun atau 60,4 persen dari pagu Rp 1.006,4 triliun. Pembiayaan anggaran ini minus 34,3 persen (yoy) dibanding tahun lalu sebesar Rp 926,3 triliun.
"Kita lihat dari postur APBN sudah sesuai keinginan yaitu APBN jadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong pemulihan ekonomi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika