Percepat Penanganan Stunting, Wapres Minta Ini ke BKKBN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Maruf Amin memerintahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) segera melakukan langkah-langkah percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14 persen pada 2024. Hal tersebut disampaikan Wapres, saat menerima audiensi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Selasa sore (30/11).

“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting) dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi- Maruf Amin),” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Wapres pun meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Wapres menilai perlu dilakukan konvergensi program antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” kata Masduki.

Lalu kedua, Wapres juga meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus. Menurutnya, dengan terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting maka dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Selanjutnya ketiga, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah.

Di samping juga, Kiai Maruf meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.

“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” kata Masduki.

Masduki memaparkan, dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting," katanya.

Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stunting-nya tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar dua juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” katanya.

Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. “Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika