Partai Komunis China Kecam Demokrasi Amerika Serikat 

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Partai Komunis China mencoba mengambil alih arti demokrasi Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (4/12).

Beijing mengkritik pertemuan puncak demokrasi global yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden pekan depan dan memuji kebaikan sistem pemerintahannya.

Wakil Direktur Kantor Penelitian Kebijakan Partai Komunis, Tian Peiyan, mempertanyakan bagaimana negara terpolarisasi dapat menceramahi orang lain.

Dia mengatakan upaya untuk memaksa orang lain untuk meniru model demokrasi Barat pasti akan gagal.

"Demokrasi seperti itu tidak membawa kebahagiaan tetapi bencana bagi pemilih," kata Tian merilis laporan pemerintah tentang bentuk demokrasi. 

China telah menerapkan satu partai untuk memerintah sejak 1949. Dikatakan bahwa berbagai pandangan tercermin melalui badan-badan konsultatif dan komite desa dan penduduk terpilih, tetapi membungkam sebagian besar kritik publik dengan penyensoran dan terkadang penangkapan. 

Partai berpendapat bahwa kepemimpinan pusat yang kuat diperlukan. Cara ini untuk menjaga stabilitas di negara luas yang telah terbelah oleh perpecahan dan perang selama berabad-abad.

"Di negara besar dengan 56 kelompok etnis dan lebih dari 1,4 miliar orang, jika tidak ada kepemimpinan partai, ... dan kami menjunjung tinggi apa yang disebut demokrasi Barat, akan mudah mengacaukan segalanya dan demokrasi akan bekerja sebaliknya," kata Tian.

Tian menegaskan, pandemi mengekspos cacat pada sistem yang diterapkan Amerika Serikat. Dia menyalahkan tingginya angka kematian Covid-19 di Amerika Serikat pada perselisihan politik dan pemerintahan yang terpecah dari tingkat tertinggi hingga terendah. 

Pernyataan menyerang ini muncul saat China maupun Rusia tidak termasuk di antara sekitar 110 pemerintah yang telah diundang ke "KTT Demokrasi" virtual yang diselenggarakan Biden selama dua hari. Cara ini akan dimulai 9 Desember dan akan membahas penguatan demokrasi, membela melawan otoritarianisme, korupsi, dan hak asasi manusia.  

Justru Taiwan diundang dalam acara tersebut dan membuat China marah. Padahal China menilai wilayah itu harus berada di bawah kekuasaannya, telah membuat marah Beijing. 

Hubungan Amerika Serikat -China tetap tegang meskipun pertemuan puncak virtual antara Biden dan pemimpin China Xi Jinping bulan lalu. 

Presiden Amerika Serikat telah berulang kali membingkai perbedaan dengan China dalam seruannya yang lebih luas bahwa demokrasi dapat menawarkan jalan yang lebih baik kepada manusia menuju kemajuan daripada otokrasi. 

China telah dituduh melakukan penahanan massal, penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya karena memaksakan pengawasan atas komunitas etnis di wilayah barat terpencil Tibet dan Xinjiang. Partai tersebut menolak tuduhan itu dan mengatakan sedang membasmi ekstremisme dan gerakan separatis. 

Kesulitan baru-baru ini yang dihadapi oleh beberapa negara demokrasi Barat telah membuat para pemimpin Partai Komunis lebih percaya diri pada sistem yang dijalankan Beijing. 

Media pemerintah sering mengutip kekacauan pemberontakan di Capitol Amerika Serikat setelah pemilihan presiden terakhir. Laporan terbaru yang dikeluarkan mengatakan dunia saat ini menghadapi tantangan demokrasi yang berlebihan. 

Pejabat China sering menuduh Amerika Serikat dan lainnya menggunakan demokrasi sebagai kedok untuk mencoba menekan kebangkitan China. Tuduhan itu pun digemakan oleh Wakil Menteri Departemen Publisitas Partai Komunis Xu Lin. 

"Amerika Serikat menyebut dirinya sebagai 'pemimpin demokrasi' dan mengatur serta memanipulasi apa yang disebut KTT untuk Demokrasi," katanya. 

"Faktanya, itu menindak dan menghambat negara-negara dengan sistem sosial dan model pembangunan yang berbeda atas nama demokrasi," ujar Xu. 

Xu menilai tidak demokratis bagi orang lain untuk menuntut bentuk demokrasi mereka. Dia mengatakan bahwa mereka sendiri memiliki rekam jejak yang beragam. 

"Pemerintahan domestik mereka kacau, tetapi mereka menuding dan mengkritik demokrasi lain. Apakah ini demokrasi yang mereka iklankan?" ujar Xu.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika