PPP Minta Pemerintah Genjot Kebijakan Ekonomi Hijau

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PPP Bidang Isu Strategis Illiza Sa'aduddin Djamal meminta pemerintah agar terus menggenjot kebijakan pro lingkungan. Langkah itu dinilai penting mengingat tren global saat ini berorentasi pada pengembangan ekonomi hijau atau green economy.

"Pembangunan ekonomi hijau sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Illiza dalam Webinar bertajuk “Gerakan Menuju Ekonomi Hijau: Peran Pemerintah, Parlemen dan Kaum Muda untuk Indonesia”, Rabu (8/12).

Ia menjelaskan, perubahan iklim diramalkan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, pembangunan ekonomi hijau mempunyai peran penting mengurangi emisi karbon sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

"Sumber emisi ini umumnya berasal dari pembakaran fosil, pembakaran hutan, sampah dan limbah. Disamping itu, emisi gas rumah kaca juga menjadi salah satu pemicunya yang secara global telah memperlihatkan dampaknya baik secara ekosistem maupun kesehatan manusia," jelasnya. 

Menurut Anggota Fraksi PPP DPR RI ini, perubahan iklim ini bukan hanya tanggung jawab setiap individu manusia, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, DPR maupun kalangan dunia usaha. 

"Dalam mewujudkan ekonomi hijau tersebut dibutuhkan kerja sama dari semua pihak. Tak hanya pemerintah dan masyarakat sipil saja, tetapi juga butuh intervensi dari lembaga legislatif," ucapnya.

Selain itu, Illiza juga meminta agar dunia bersatu menanggulangi emisi gas karbon, yang disertai adanya political will semua negara untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi sebagai langkah strategi pembangunan hijau.

"Kerja sama internasional harus ditekankan pada pembangunan ekonomi hijau, ini penting sebagai langkah kolektif dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika