NATO Tolak Berkompromi dengan Rusia Soal Prospek Keanggotaan Ukraina
Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansinya itu mendukung hak Ukraina
REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - NATO pada Selasa menyatakan pihaknya menolak berkompromi dengan Rusia mengenai prospek keanggotaan Ukraina.
Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Rumania Nicolae Ciuca, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menanggapi proposal keamanan terbaru Rusia dengan imbalan jaminan bahwa aliansi itu tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota.
Menggarisbawahi konsensus yang diambil di antara anggota NATO terkait Rusia, Stoltenberg menegaskan aliansinya itu siap untuk melakukan dialog yang berarti.
Tetapi Stoltenberg mencatat bahwa setiap pembicaraan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip inti keamanan Eropa dan itu perlu dilakukan dengan berkonsultasi dengan NATO sebagai mitra Eropa, termasuk Ukraina.
Dia mengulangi posisi aliansi mengenai eskalasi pembangunan militer Rusia di sekitar perbatasannya dengan Ukraina. "Kami telah menjelaskan bahwa setiap agresi lebih lanjut terhadap Ukraina akan membawa harga yang sangat tinggi," kata Stoltenberg.
“Kami juga akan terus mendukung mitra dekat kami Ukraina, secara politik dan praktis. Dan kami membela kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dan kami juga mendukung hak Ukraina untuk memilih jalannya sendiri,” imbuh dia.
Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu mendesak NATO untuk memulai pembicaraan guna memberikan Rusia jaminan keamanan jangka panjang yang dapat diandalkan.
Pada 15 Desember, Yury Ushakov, penasihat presiden untuk masalah kebijakan luar negeri Rusia, mengumumkan bahwa Moskow menyerahkan rancangan proposalnya kepada AS dan NATO, dan dua hari kemudian Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan teks rancangan perjanjian, yang disarankan oleh Rusia.
Dalam proposalnya tentang jaminan keamanan yang disampaikan kepada AS dan NATO, Moskow meminta janji dari Washington dan sekutunya bahwa NATO akan meninggalkan ekspansi ke timur serta menerima negara-negara bekas Soviet ke dalam organisasinya.
Rusia juga menuntut agar AS tidak mendirikan pangkalan militer di negara-negara bekas Uni Soviet, negara-negara non-NATO serta tidak bekerja sama dengan negara-negara tersebut.
Pada 2014, Rusia mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur untuk melawan pemerintah pusat, sebuah kebijakan yang telah dipertahankan selama tujuh tahun terakhir. Moskow mengumpulkan pasukan militer yang signifikan di dalam dan sekitar Ukraina untuk kedua kalinya tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika