Biden Sahkan Anggaran Pertahanan 770 Miliar dolar AS
Anggaran pertahanan itu mencakup upaya AS atasi ancaman China dan Rusia.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun fiskal 2022. Dengan undang-undang ini Biden mengesahkan anggaran pertahanan sebesar 770 miliar dolar AS.
Pada awal bulan ini Senat dan House of Representatives menggelar pemungutan suara untuk rancangan undang-undang itu. Baik Partai Demokrat maupun Republik mendukung legislasi yang mengesahkan anggaran tahunan Departemen Pertahanan AS tersebut.
"Undang-undang ini memberikan manfaat penting dan meningkatkan akses keadilan pada personel militer dan keluarga mereka, dan termasuk otoritas penting untuk mendukung pertahanan nasional negara kami," kata Biden dalam pernyataannya setelah menandatangani undang-undang itu, Selasa (28/12).
Setiap tahun NDAA dipantau banyak industri dan kepentingan karena merupakan satu-satunya legislasi utama yang menjadi undang-undang dan mencakup banyak isu. Selama enam dekade terakhir NDAA menjadi undang-undang setiap tahunnya.
NDAA tahun 2022 menganggarkan pengeluaran militer 5 persen lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Legislasi ini merupakan kompromi dari negosiasi Partai Demokrat dan Republik di House maupun Senat karena perbedaan pandangan mengenai China dan Rusia.
NDAA menaikan gaji pasukan sebesar 2,7 persen dan menambah pembelian kapal dan pesawat Angkatan Laut sebagai strategi menghadapi ancaman geopolitik terutama dari Rusia dan China. NDAA mencakup anggaran bantuan untuk Ukraina atau Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
USAI merupakan bantuan untuk angkatan bersenjata Ukraina sebesar sebesar 300 juta dolar AS. Dalam NDAA Washington juga menganggarkan 4 miliar dolar AS untuk membantu Eropa atau European Defense Initiative dan kerja sama keamanan di Baltik sebesar 150 juta dolar AS.
Dalam isu China, undang-undang itu mengesahkan anggaran sebesar 7,1 miliar dolar AS untuk Pacific Deterrence Initiative dan dukungan Kongres untuk membantu pertahanan Taiwan, serta melarang Departemen Pertahanan AS membeli produk yang diproduksi tenaga kerja paksa di wilayah Xinjiang, China.
NDAA juga membentuk komisi beranggota 16 orang untuk mempelajari perang di Afghanistan yang Biden akhiri. Perang paling lama yang pernah dijalani AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika