Wapres: PTM Disesuaikan Kondisi Setiap Daerah
Wapres menegaskan pemerintah bakal memperketat mobilitas jika Covid-19 melonjak.
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) akan disesuaikan dengan kondisi Covid-19 di Indonesia. Pernyataan Wapres itu disampaikan mencermati perkembangan meningkatnya kasus Covid-19, khususnya varian omicron di Indonesia.
Sementara, PTM sudah diberlakukan di daerah-daerah, bahkan ada yang sudah 100 persen. "Kita akan terus sesuaikan dengan kondisi, apabila situasi masih terkendali tidak apa 100 persen, tapi daerah-daerah tertentu mungkin ya itu akan kita sesuaikan nanti," ujar Wapres di sela kunjungan kerja ke Serang, Banten, Kamis (20/1/2022).
Ia mengatakan, jika kasus omicron terus meningkat, pemerintah akan memperketat kembali mobilitas masyarakat termasuk PTM. Pemerintah juga akan melonggarkan mobilitas jika kasus sudah turun.
"Baru akan dilonggarkan termasuk PTM. Jadi sampai hari ini memang belum diubah peraturannya, belum diubah, tapi kalau ada sesuatu maka kemudian kita akan segera sesuaikan," tegas Wapres.
Sebab, kondisi kasus Covid-19 di tiap daerah, termasuk omicron berbeda di tiap daerah. Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus Covid-19. "Kan tidak semua daerah. Nah, mungkin kita akan lihat beberapa beberapa waktu ini, terutama memasuki Februari yang diduga akan terjadi lonjakan akan kita sesuaikan terus," katanya.
Selain itu, upaya lainnya mencegah dampak varian omicron terhadap anak-anak melalui PTM, pemerintah akan terus menggenjot vaksinasi anak dan penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Djoko Adi Waluyo, menilai, siasat diperlukan dalam menyikapi kemunculan omicron di tengah pelaksanaan PTM 100 persen di banyak daerah.
Menurut dia, harusnya di situasi saat ini sekolah dapat mengatur kapasitas sekolah dan kembali melakukan pembelajaran campuran. "PGRI menganggap, ketika PTM 100 persen dan omicron meningkat, tentu jalan keluarnya adalah, bukan kita menolak PTM 100 persen, tapi menyiasatinya, tetap kita gunakan hybrid learning. Kombinasi online dan offline," ujar Djoko lewat pesan suara, Kamis (13/1/2022).
Dalam pelaksanaan pembelajaran campuran itu, kata Djoko, dapat dilakukan gradasi kapasitas sekolah di masing-masing daerah sehingga tidak semua daerah benar-benar melaksanakan PTM 100 persen. Menurut Djoko, pengaturan jumlah kapasitas tersebut bisa saja ditingkatkan berdasarkan perkembangan situasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika