Aksi Bisu Peringati Satu Tahun Kudeta Militer Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Jalan-jalan di beberapa kota utama Myanmar pada Selasa (1/2/2022), sepi. Tak ada kesibukan atau hiruk pikuk seperti biasanya. Masyarakat di sana memang sengaja memilih diam di rumah masing-masing dan tak beraktivitas. Mereka melakukan "aksi bisu" untuk memperingati satu tahun kudeta militer terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. 

Di Yangon, kota terbesar di Myanmar, jalanan lengang. Hanya ada beberapa warga yang masih hilir mudik. Pemandangan demikian turut berlangsung di beberapa kota lainnya. Sementara sehari sebelumnya, yakni pada Senin (31/1/2022), denyut kota Yangon masih terasa. Banyak warga berbelanja kebutuhan pokok. Tampaknya itu merupakan persiapan sebelum mereka melakukan "aksi bisu".

Sejumlah toko di Yangon masih buka pada Selasa. Otoritas Myanmar yang kini dipimpin junta telah mengancam akan menangkap para pelaku bisnis jika mereka tutup atau tak beroperasi pada hari peringatan satu tahun kudeta. Akibatnya, sebagian dari mereka lebih memilih buka. Namun menurut laporan surat kabar Myanmar Alinn Daily, ada juga puluhan pedagang yang ditangkap karena mengumumkan tutup.

Sebelum peringatan satu tahun kudeta tiba, para aktivis di Myanmar memang telah menyerukan warga untuk tak keluar rumah dan beraktivitas pada 1 Februari. Mereka pun meminta para pelaku bisnis untuk menutup usahanya pada hari tersebut. "Kami mungkin akan ditangkap dan menghabiskan hidup kami di penjara jika kami beruntung. Kami mungkin akan disiksa dan dibunuh jika tidak beruntung," ujar Nan Lin, seorang aktivis pemuda Myanmar. 

Militer Myanmar pun berusaha mencegah "aksi bisu" tersebut dengan melayangkan ancaman, termasuk kepada para pelaku usaha. Selama tiga hari terakhir, militer menangkap 70 orang yang mengampanyekan "aksi bisu" lewat media sosial.

Kendati demikian, di beberapa kota, sejumlah warga Myanmar justru menggelar unjuk rasa untuk memberi dukungan kepada militer. Di ibu kota Naypyitaw, misalnya, ribuan warga menggelar pawai pada Selasa. Dalam aksinya mereka mengumandangkan dukungan untuk pemimpin militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Sejumlah peserta aksi mengacung-acungkan foto Min Aung Hlaing.

Sejumlah menteri luar negeri termasuk Australia, Inggris, Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS), Kanada, termasuk Uni Eropa, telah membuat pernyataan bersama. Mereka mendesak masyarakat internasional menghentikan aliran senjata ke Myanmar.

Pemerintah Indonesia mendesak militer Myanmar segera menindaklanjuti lima poin konsensus yang disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021. “Hari ini menandai 1 tahun pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar. Indonesia mengecam tindakan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) lewat akun Twitter resminya, Selasa.

Kemenlu mengungkapkan, sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan melalui lima poin konsensus yang disepakati tahun lalu. Namun Indonesia menyayangkan, sampai saat ini, tidak terdapat kemajuan signifikan dalam pelaksanaannya. “Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5PC (lima poin konsensus) dan segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandate para pemimpin ASEAN melalui 5PC,” kata Kemenlu.

Kemenlu mengungkapkan, Indonesia menghargai dukungan dunia internasional pada lima poin konsensus ASEAN terkait Myanmar. “Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan serta kesejahteraan rakyat Myanmar,” kata Kemenlu.

Dalam lima poin konsensus, ASEAN menyerukan agar aksi kekerasan segera diakhiri dan para pihak menahan diri sepenuhnya. Myanmar pun diminta segera memulai dialog konstruktif guna menemukan solusi damai. Selanjutnya utusan khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN pun akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi ASEAN bakal mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Pada 1 Februari tahun lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November 2020. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 1.500 orang dilaporkan tewas dan 11.800 lainnya ditangkap selama unjuk rasa digelar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika