KSAL: Koarmada Bagian Pertahanan Termasuk Situasi Laut China Selatan
Koarmada merupakan Komando Utama Operasional yang berkedudukan dibawah Panglima TNI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengaku pembentukan Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) untuk menjawab tantangan perairan Indonesia. Ia mengatakan, Koarmada dibutuhkan untuk pertahanan keamanan di wilayah perairan Tanah Air.
"Tentunya organisasi TNI dibangun pasti untuk menjawab berbagai macam tantangan. Kalau untuk Angkatan Laut ini (tantangannya), pertahanan laut," kata Yudo usai meresmikan pembentukan Koarmada RI di Dermaga Koarmada I Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (3/2/2022).
Yudo menambahkan, salah satu tantangan pertahanan keamanan laut yang dihadapi adalah situasi di Laut China Selatan (LCS). Sebab, lanjutnya, kondisi di wilayah ini telah diketahui banyak pihak.
"Sudah bukan rahasia lagi bahwa situasi di LCS itu akan menjadi tantangan kita bersama. Saya kira ini sudah paham semuanya lah, bukan rahasia lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, Yudo menilai, pembentukan Koarmada RI sangat diperlukan. Sebab, dia menuturkan, ada beberapa wilayah trouble spot di wilayah barat. Di antaranya adalah Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Singapura, serta perbatasan dengan India.
"Dan di timur ada di Ambalat, Pasifik, kemudian di Laut Arafuru. Sehingga dengan adanya berbagai tantangan-tantangan ini Koarmada RI dibentuk," tegas KSAL.
Selain meresmikan pembentukan Koarmada RI, dalam acara tersebut Yudo juga mengukuhkan Laksamana Madya (Laksdya) Agung Prasetiawan sebagai Panglima Koarmada RI pertama. Pengukuhan ini adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan (Skep) Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022.
Koarmada RI merupakan Komando Utama Operasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Sedangkan Komando Utama Pembinaan berada dibawah KSAL. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 3 Tahun 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika