Protes Larangan Jilbab Meluas, Sekolah di Karnataka India Diliburkan Tiga Hari
Para siswa, orang tua, guru dan sekolah diminta menjaga perdamaian dan kerukunan.
REPUBLIKA.CO.ID, UDUPI -- Pemerintah negara bagian Karnataka, India pada Selasa (8/2/2022) mengumumkan libur selama tiga hari untuk semua sekolah menengah, perguruan tinggi dan universitas di tengah meningkatnya pertikaian tentang jilbab. Kebijakan itu dikeluarkan karena kontroversi jilbab berubah menjadi masalah hukum dan ketertiban di beberapa tempat.
Dilansir di Deccan Herald, Kamis (10/2/2022), pengumuman libur semua sekolah ini disampaikan oleh Ketua Menteri Basavraj Bommai di New Delhi. Sementara itu, departemen pendidikan tinggi negara bagian serta pendidikan dasar dan menengah telah mengeluarkan perintah terpisah yang menyatakan hari libur.
Bommai mengimbau kepada para siswa, orang tua, guru, lembaga pendidikan dan masyarakat untuk menjaga perdamaian dan kerukunan. Dengan adanya perintah ini, semua sekolah kelas menengah atas, perguruan tinggi pra-universitas, tingkat perguruan tinggi, universitas yang termasuk swasta dan yang sudah terakreditasi akan tetap ditutup mulai Rabu (9/2/2022).
Seperti diketahui, permasalahan tentang jilbab menjadi sorotan setelah delapan mahasiswa Muslim Perguruan Tinggi Pra-Universitas Negeri (Government PU College) untuk wanita di Udupi, negara bagian Karnataka, melakukan protes setelah mereka dilarang mengenakan jilbab di ruang kelas oleh kampus. Kampus menyebut bahwa jilbab bukan bagian dari seragam. Kampus tersebut mengatakan para siswa berjilbab boleh memakai jilbab di lingkungan kampus, tetapi harus melepasnya saat berada di dalam kelas.
Kontroversi ini kemudian berlanjut hingga ke pengadilan. Sementara aksi protes meletus di sejumlah distrik di Karnataka menentang larangan jilbab bagi siswi Muslim di sekolah.
- larangan jilbab karnataka
- larangan jilbab india
- muslimah india
- muslim india
- kampus india
- india larang jilbab
- diskriminasi muslim india
- islamofobia india
- sayap kanan india
- larangan jilbab di sekolah
- perdana menteri narendra modi
- aturan pakaian sekolah india
- protes larangan jilbab india
- partai nasionalis hindu