Malaysia dan Brunei Sepakati Koridor Perjalanan VTL
Ini direalisasikan dengan empat penerbangan sepekan ke Bandar Seri Begawan.
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia dan Brunei menyepakati diberlakukannya koridor perjalanan bagi penerima vaksin (vaccinated travel lane/VTL) yang direalisasikan dengan empat penerbangan sepekan antara Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan.
Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Brunei, Selasa (15/2/2022), usai bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman. "Alhamdulillah, kunjungan resmi pertama saya selama dua hari ke Brunei Darussalam berjalan lancar dan sempurna," kata Ismail.
Menurut dia, banyak hal yang dibicarakan antara dirinya dan Sultan Brunei, termasuk upaya dan inisiatif untuk meningkatkan hubungan khusus ke tingkat yang lebih tinggi dan komprehensif, serta kerja sama ekonomi di bidang perdagangan dan investasi.
Terkait VTL, kementerian terkait di Malaysia akan mengkaji ulang prosedur operasi standar (SOP) terkait implementasinya, dan pergerakan lintas batas menjadi pertimbangan kedua belah pihak. "Brunei juga setuju untuk mengakui (sertifikat vaksinasi) MySejahtera dan BruHealth untuk memfasilitasi integrasi dan penggunaan sistem oleh masyarakat kedua negara," kata Ismail.
Pemerintah Malaysia juga telah mengundang pemerintah Brunei untuk bersama-sama terlibat dalam penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19. "Sebagai langkah awal, Institute of Clinical Research (ICR) siap berkolaborasi dengan pakar dari University of Brunei Darussalam dalam penelitian Antibody Response to COVID19 Vaccines," kata dia.
PM Malaysia dan Sultan Brunei juga membahas jalan tol Trans-Borneo Malaysia-Brunei, termasuk peningkatan dan pembangunan kembali rute dari persimpangan Kuala Baram di Miri, Sarawak, Malaysia ke CIQ Sungai Tujoh, Brunei, yang diharapkan akan dimulai pada 2023, dan pembangunan jalan baru. "Pertemuan Pertama Komite Batas Tanah Bersama yang disepakati pada tahun 2011 di tingkat perwira senior segera diadakan. Kami juga membahas isu-isu regional, seperti situasi di Myanmar dan di Laut Cina Selatan," kata Ismail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika