AS dan Sekutu Tambah Sanksi ke Rusia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya menambah sanksi untuk meningkatkan tekanan pada Rusia. Setelah Moskow mengerahkan pasukan ke wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina timur, dalam krisis keamanan terburuk di Eropa beberapa dekade terakhir.

Militer Ukraina mengatakan satu orang tentara tewas dan enam lainnya terluka ketika tembakan artileri berat separatis pro-Rusia meningkat. Dalam 24 jam terakhir para separatis juga melepaskan tembakan mortir dan roket di dua daerah yang memisahkan diri.

AS memperkirakan jumlah pasukan Rusia yang Presiden Vladimir Putin kerahkan di sepanjang perbatasan dengan Ukraina mencapai 150 ribu lebih. Putin juga menandatangani dekrit mengerahkan pasukan ke Donetsk dan Luhansk untuk "menjaga perdamaian", sebuah justifikasi yang menurut AS tidak masuk akal.

Pada Senin (21/2/2022) kemarin Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina timur, dan memerintahkan tentaranya masuk ke dua wilayah itu. Barat khawatir langkah ini mengarah pada invasi skala besar Rusia ke Ukraina.

Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada dan Jepang sudah merespon langkah Putin dengan memberikan sanksi pada bank-bank dan elit Rusia. Sementara Jerman menghentikan proyek pipa gas dari Rusia.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengumumkan akan menerapkan lebih banyak sanksi pada Rusia. Ia mengatakan Britania akan menghentikan Rusia menjual obligasinya di London.

"Kami sudah sangat jelas kami akan membatasi akses Rusia ke pasar Inggris, kami akan menghentikan pemerintah Rusia untuk meningkatkan utang negara di Inggris," kata Truss, Rabu (23/2/2022).

Inggris juga mengumumkan sanksi terhadap tiga miliuner Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Putin dan lima pemberi pinjaman kecil termasuk Promsvyazbank. Tapi seperti sekutu AS lainnya Inggris akan menerapkan lebih banyak sanksi ke Rusia bila mereka memutuskan menggelar invasi skala besar.

"Bila ada invasi skala penuh maka akan ada sanksi yang lebih keras pada oligarki-oligarki utama, pada organisasi-organisasi utama di Rusia, membatasi akses Rusia pada pasar finansial," kata Truss.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menepis ancaman tersebut. "Rekan Eropa, Amerika, Britania kami tidak akan berhenti dan tidak akan tenang sampai mereka lelah dengan semua kemungkinan mereka untuk apa yang dikenal menghukum Rusia," katanya.

Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan sanksi tidak akan menyelesaikan masalah. Ia menyerukan "dialog dan konsultasi."

Moskow meminta jaminan keamanan dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan memastikan blok itu tidak pernah mengizinkan Ukraina menjadi negara anggotanya. Sementara Washington dan sekutu-sekutunya menawarkan Putin untuk membangun sikap saling percaya dan pengendalian senjata untuk meredakan ketegangan.

Perusahaan AS, Maxar mengatakan berdasarkan citra satelit yang diambil 24 jam terakhir menunjukkan Rusia mengerahkan pasukan dan peralatan baru ke perbatasan Ukraina. Sekitar 100 kendaraan tempur sudah berada di lapangan udara di selatan Belarusia.

Ukraina sudah merancang wajib militer pasukan cadangan untuk kelompok usia 18 hingga 60 tahun. Sesuai dengan dekrit Presiden Volodymyr Zelenskiy pada Selasa (22/2/2022) kemarin.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian membatalkan pertemuan dengan Lavrov. Usaha diplomasi selama beberapa pekan terakhir gagal mengakhiri krisis.

Presiden Joe Biden mengumumkan akan meningkatkan kekuatan Estonia, Latvia dan Lithuania dengan mengirim 800 pasukan infantri dan delapan jet F-35 ke sayap timur pertahanan NATO. Tapi seorang pejabat pemerintah AS mengatakan  langkah ini merupakan redistribusi bukan penambahan pasukan.

Kantor berita Rusia melaporkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Putin tidak melihat pidato Biden. Ia menambahkan Rusia akan melihat apa yang digariskan AS sebelum memberi tanggapan.

Putin mengatakan ia selalu terbuka untuk menemukan solusi diplomatik. "(Tapi) kepentingan Rusia dan keamanan rakyat kami tidak bersyarat bagi kami," katanya.

Jerman sudah menunda meresmikan proyek pipa gas Nord Stream II yang senilai 11 miliar dolar AS. Pipa yang menyalurkan gas dari Rusia ke Jerman itu dimiliki perusahaan milik pemerintah Rusia, Gazprom. Langkah ini tampaknya akan menaikan harga gas di Eropa.

Pipia yang dibangun dan menunggu persetujuan Jerman ini seharusnya dapat mengurangi beban kenaikan harga energi Eropa. Tapi AS dan kritikus mengatakan proyek ini akan menambah ketergantungan energi Eropa pada Rusia.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck memperingatkan harga gas di Eropa akan naik dalam waktu singkat. Mantan presiden dan kini wakil ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengisyaratkan kenaikan mungkin dua kali lipat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika