Shelter di DIY Juga Diminta Layani Warga Lintas Wilayah
Masyarakat yang tinggal di DIY banyak yang berasal dari luar daerah.
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- DPRD DIY meminta pemerintah agar shelter yang dioperasikan untuk penanganan Covid-19 tidak hanya melayani warga ber-KTP DIY. Namun, pemerintah juga diminta untuk memfasilitasi warga lintas wilayah yang terpapar Covid-19 dan memerlukan isolasi di shelter.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, ada pemerintah di tingkat kabupaten yang tidak mau membiayai warga lintas daerah yang akan diisolasi di shelter. Meskipun begitu, Huda tidak menyebut secara rinci dimana lokasi shelter yang dimaksud.
"Saya mendapatkan laporan dari lapangan bahwa ada pemkab yang rencana membuka shelter kerjasama dengan salah satu kampus, tapi hanya mau membiayai warga KTP kabupaten tersebut. Ini logika yang keliru dan harus diluruskan," kata Huda kepada wartawan, Kamis (24/2).
Huda menyebut, masyarakat yang tinggal di DIY banyak yang berasal dari luar daerah. Sehingga, warga dari berbagai daerah tersebut juga harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tanpa memandang KTP.
"Apalagi ekonomi kita 60 persen lebih bergantung dari sektor wisata dan mahasiswa di berbagai kampus. Jika sektor wisata dan kampus ini surut, ekonomi otomatis turun," ujar Huda.
Dengan adanya pelayanan yang baik kepada seluruh pasien Covid-19 termasuk warga lintas daerah, katanya, juga menjadi keberhasilan DIY dalam menangani pandemi. Jika ada perbedaan pelayanan yang diberlakukan, dikhawatirkan akan timbul masalah yang lebih besar.
Terlebih, saat ini di DIY kasus terkonfirmasi positif masih terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan di atas 2.500 kasus per hari. Penambahan ini menyebabkan beberapa shelter penanganan Covid-19 juga sudah hampir penuh.
"Jika mahasiswa luar DIY positif, tidak dilayani di isoter atau shelter karena bukan KTP kabupaten tersebut, dia akan berpotensi menularkan ke kos-kos dan warga sekitarnya, sehingga kasus jadi membesar. Atau wisatawan yang perlu isolasi, tapi tidak dilayani karena bukan KTP wilayahnya, maka berpotensi menularkan secara luas," jelasnya.
Meskipun begitu, Huda menyebut, penanganan Covid-19 di shelter yang dikelola Pemda DIY yakni Hotel Mutiara dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota. Pasalnya, hotel tersebut juga memfasilitasi warga luar daerah yang memerlukan tempat isolasi.
"Isoter (isolasi terpadu) Hotel Mutiara yang dikelola Dinsos DIY bisa menjadi contoh baik. Warga dari berbagai wilayah di Indonesia yang memerlukan isolasi dilayani secara baik, tidak memandang harus KTP DIY," tambahnya.
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji juga mengatakan, Hotel Mutiara 2 yang sudah dioperasikan untuk penanganan Covid-19 juga menampung warga lintas wilayah. "(Yang diisolasi) Dari mana saja, ada yang dari berlainan provinsi, termasuk pelaku perjalanan," kata Aji.
Meskipun begitu, Hotel Mutiara 2 ini kapasitasnya sudah hampir penuh. Sehingga, pihaknya nanti juga akan mengoperasikan Hotel Mutiara 1.
"Itu sudah siap operasi, kalau selatan (di Mutiara 2) penuh ya langsung (pasien Covid-19) masuk utara (di Mutiara 1). Sekarang (Mutiara 1) belum terisi, masih cukup di selatan," ujar Aji.
Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak hotel terkait dengan isolasi untuk pelaku perjalanan yang memerlukan tempat isolasi. Pasalnya, sudah ada beberapa hotel lain di DIY yang juga dijadikan sebagai tempat isolasi.
"Pelaku perjalanan (ada yang) kita geser ke hotel-hotel yang menyediakan layanan (isolasi)," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika