BKSAP: IPU ke-144 Bahas Sejumlah Isu Perubahan Iklim

Ada empat agenda utama yang akan dibahas dalam sidang IPU ke-144 di Bali

Prayogi/Republika
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafidz Tohir menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Diskusi tersebut mengangkat tema Misi DPR RI dalam Inter Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 mendatang.Prayogi/Republika.
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan menjadi tuan rumah agenda sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022 mendatang. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Thohir, menyampaikan ada empat agenda utama yang akan dibahas dalam sidang IPU nantinya.

"Pertama, tentu saja kenaikan global 2  derajat Celcius yang mendorong upaya untuk menjaga kenaikan di bawah 1 derajat Celcius," kata Achmad dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Kemudian yang kedua, sidang IPU juga membahas bagaimana negara-negara bisa meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim. "Kita sama-sama melihat ada carbon tax, terkait isu pencemaran lingkungan di mana kita membebani pajak yang tinggi jika naik pesawat dan sebagainya. Itu juga jadi persoalan di bangsa-bangsa ini apakah ekonomi berlangsung biasa atau berubah signifikan," jelasnya.

Achmad menambahkan, Komisi XI  juga sudah menyikapi hal tersebut dengan membuat undang-undang terkait dengan carbon. Kemudian agenda ketiga, IPU juga akan membahas soal bagaimana menjaga alur pendanaan agar sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mendukung penurunan emisi carbon.

"Tidak tertutup suatu saat nanti kalau saudara mengajukan kredit bank, maka bank tersebut akan meminta akses green perusahaan kita. Oleh karena itu ini penting untuk kita bahas bersama jangan sampai nanti creditnya kita minta kepada bank itu mencemari lingkungan dan pasti akan tertolak," ungkapnya.

Terakhir, agenda IPU juga mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam aksi perubahan iklim dan membangun kemitraan dan solidaritas dunia. Di luar empat agenda tersebut negara lain juga diperbolehkan menyampaikan isu sensitif lain seperti hak asasi manusia, dan keamanan.

"Tentu saja nanti di dalam debat, general debat semua negara boleh menyampaikan isu sensitif yang akan disampaikan, kemudian kami akan menentukan isu mana yang akan menjadi isu utama untuk dibahas bersama dan itu akan menjadi rekomendasi di akhir masa persidangan.

Untuk diketahui IPI ke-144 mengangkat tema 'Getting to Zero: Mobilizing Parliamaentary To Act On Climate Change'. Sebanyak 122 negara sudah konfirmasi untuk hadir di event tersebut. 

Baca Juga


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler