IPU Diharapkan Lahirkan Aksi Nyata Parlemen Dunia Hadapi Perubahan Iklim
Perubahan iklim ancaman nyata serta memberikan dampak besar terhadap kehidupan
REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal ancaman perubahan iklim dalam pidatonya di pembukaan sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, Ahad, (20/3/2022) malam. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengiyakan bahwa perubahan iklim jadi ancaman nyata serta memberikan dampak begitu besar terhadap kehidupan manusia.
"Jadi, tema IPU 144 di Bali jelas mengatakan 'Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change', sebetulnya kata kuncinya adalah action, bagaimana kita parlemen dunia yang hadir disini kalau IPU 178 negara, yang hadir 115 negara, itu betul-betul kita ingin ada sebuah resolusi yang utama, untuk memperkuat meneguhkan kembali bagaimana peran parlemen untuk aksi langsung nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ini," kata Putu kepada wartawan di Nusa Dua, Senin (21/3/2022).
Putu mengatakan, tantangan perubahan iklim dampaknya luar biasa bagi kehidupan manusia. Pertama, ancaman bencana terjadi di berbagai negara, khususnya kawasan Asia, Afrika.
"Nah, itu dampak perubahan iklim. Belum lagi terjadinya kekurangan ketahanan pangan berbagai negara juga terganggu karena perubahan iklim," ujarnya.
Kedua, Putu mengatakan, perubahan iklim juga dinilai berpengaruh terhadap polusi yang besar. Ia meyakini IPU akan terus mengawal isu perubahan iklim serta memberikan komitmen nyata untuk perubahan lebih baik dalam isu-isu perubahan iklim.
"Kita berharap parlemen setiap negara mendorong pemerintahnya. Negara-negara yang presidensial, kita mendorong parlemen berbagai negara untuk mengambil langkah konkret dan nyata untuk mengatasi isu perubahan iklim yang memang betul-betul membuat dunia menghadapi tantangan sendiri ke depan," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan mengajak seluruh dunia untuk melakukan tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda global. Tindakan nyata tersebut bisa dilakukan salah satunya melalui Parlemen.
"Sesuai tema pertemuan, Parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang," tuturnya.
Tak hanya itu, Puan juga mendorong agar negara maju membantu negara-negara berkembang mengupayakan bantuan dana maupun investasi untuk mendukung agenda perubahaan iklim. Negara maju pun disebut perlu didukung mempercepat penggunaan energi terbarukan sebagai langkah yang bisa dilakukan dalam menghindari pemanasan global.
"Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika