Pimpinan DPR Bantah Jepang Mundur dari Pembangunan IKN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengaku telah menjalin pembicaraan dengan sejumlah petinggi di Jepang. Salah satu poin yang disampaikannya adalah bahwa negara matahari terbit itu tak mundur dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Rumor bahwa Jepang mundur dari IKN itu tidak benar. Jepang ingin terus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," ujar Rachmat lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (2/4).

Hal tersebut disampaikannya untuk membantah rumor yang menyebut bahwa Jepang telah mengurungkan niat investasinya di IKN Nusantara. Selain IKN, ia juga membahas investasi-investasi strategis Jepang di Indonesia, seperti MRT di Jakarta.
"Banyak hal yang dibahas. Namun satu hal yang perlu diingat, investasi asing adalah untuk memperkuat ekonomi nasional," ujar Rachmat.

IKN Nusantara, jelas Rachmat, akan mengusung smart city dan peran Jepang sangat penting dalam merealisasikan konsep tersebut. Ini mengingat, banyak kota di Jepang sangat ramah lingkungan dan berwawasan teknologi maju.

Di samping itu, ia juga menilai investasi Jepang di Indonesia tidak pernah menyebabkan gesekan sosial di bidang ketenagakerjaan. Investasi Jepang juga membawa kemajuan di bidang teknologi dan membangun sumber daya manusia Indonesia.

"Ini akan memiliki dampak yang sangat besar. Tak hanya memberikan kemakmuran tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut. Akan ada percepatan dan lompatan kemajuan serta kemakmuran," ujar mantan menteri Perdagangan itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyek mercusuar dan tidak dilakukan untuk sekadar kegagahan Indonesia. Namun, proyek ibu kota negara ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Jokowi menyampaikan, transformasi besar yang tengah dilakukan pemerintah dilakukan agar menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi kuat dan mandiri. Selain membangun Ibu Kota baru, pemerintah juga telah memulai proses transformasi ekonomi secara besar-besaran dengan melarang ekspor bahan-bahan mentah.

“Mengubah jati diri sebagai negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang tangguh dan berwawasan lingkungan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang besar di negara kita Indonesia," ujar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika