DPR Minta Menteri Patuhi Presiden Soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Ketua DPR Puan Maharani pun mengapresiasi larangan perintah larangan dari Jokowi itu.

"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode," kata Luqman di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Ia menilai, perintah Presiden tersebut juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode. Upaya cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945 juga selayaknya dihentikan.

Menurut dia, pernyataan Presiden sudah tepat bahwa seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita. "Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.

Luqman mengatakan, bahwa perintah Presiden Jokowi kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden 3 periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya. Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi dan ketegasannya itu sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.

"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi 'batu nisan' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode," katanya.

Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing. Terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," katanya.

Ketua DPR Puan Maharani pun mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menciptakan polemik terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Puan menyampaikan apresiasi tersebut usai bertemu Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu. Menurutnya, kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, maka topik tentang pemulihan ekonomi rakyat menjadi lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik.

Dia mengatakan saat ini rakyat tidak perluperbincangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden, namun rakyat lebih mementingkan bagaimana harga bahan pokok tidak melonjak dan mudah didapatkan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketika Pemerintah, melalui para menteri, terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, maka hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

"Kalau kepercayaan terhadap Pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, seperti Pemerintah, aparat negara, swasta, dan seluruh rakyat, untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun ini," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan Republika, ada sejumlah menteri yang tercatat pernah menyinggung atau menyuarakan penundaan pemilu, antara lain:

1. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Usulan Bahlil agar pemilihan presiden diundur dengan otomatis memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mendapat sejumlah kritik. Kritikan itu datang dari pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio yang meminta Bahlil fokus kerja mencari investasi sebanyak-banyaknya, tak perlu mengusulkan pemilu diundur.

"Sudahlah kalau menteri seharusnya tidak masuk ke ranah yang bukan pekerjaanya. Kalau mau nyenengin Pak Jokowi, kerja saja datangkan banyak investasi, ciptakan banyak peluang kerja di Indonesia," ujar Hendri Satrio menyindir Bahlil pada Rabu (12/1/2022) lalu.

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam sebuah siniar di Youtube, Luhut menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait Pemilu 2024. Ia mengeklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.

"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pengin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut dikutip siniar Youtube, Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Jumat (11/3/2022) lalu.

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto juga pernah menyuarakan wacana meskipun tak diungkapkan secara gamblang. Menurutnya, penundaan pemilu merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat.

"Aspirasi tidak boleh ditolak, apalagi Golkar, suara Golkar suara rakyat. Nah itu demikian ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketum-ketum partai," jawab Airlangga ketika ditanya apakah Partai Golkar menolak wacana tersebut usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Ikuti Whatsapp Channel Republika