Jokowi Tegur Menteri yang Isukan Penundaan Pemilu, Buat Luhut dan Bahlil?
Jokowi minta tak ada lagi menteri yang suarakan penundaan pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4). “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak,” kata Jokowi.
Jokowi ingin jajarannya memperbanyak komunikasi kepada masyarakat terkait situasi global yang terjadi saat ini. Kondisi global yang sulit ini menyebabkan terjadinya krisis dan juga kenaikan inflasi di berbagai negara, bahkan berdampak pada kondisi di dalam negeri. Karena itu, ia tak ingin jajarannya justru membuat polemik di masyarakat.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Jokowi.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu kembali dikemukakan oleh sejumlah jajaran di kabinet Jokowi. Seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang pernah menyampaikan, bahwa kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
Sedangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut memiliki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024. Ia mengklaim memiliki 110 juta big data dari berbagai media sosial.
Menurut Luhut, Jokowi sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja, ia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR. Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin maka harus siap menerima konsekuensi itu.
Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal. "Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika