Usai Dukung Penundaan Pemilu, PAN Klaim Komitmen Patuh pada Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara tegas menyampaikan bahwa Pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Eddy Soeparno, menegaskan pernyataan Jokowi tersebut mengeliminasi berbagai asumsi tentang wacana penundaan Pemilu 2024.

"Dengan demikian berbagai diskursus terkait topik penundaan pemilu sudah sepatutnya dihentikan," kata Eddy kepada Republika.co.id, Senin (11/4).

Dirinya meminta seluruh pihak fokus pada persiapan dan penganggaran Pemilu 2024. Hal itu dilakukan agar Pemilu 2024 bisa terlaksana tanpa hambatan, mengingat tahapan pemilu akan dimulai Juni nanti. Eddy juga menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi membuktikan komitmen beliau untuk taat pada konstitusi.

"Selaras dengan itu, kami di PAN juga memiliki komitmen yang sama untuk tunduk dan patuh pada konstitusi serta bersama-sama merawat dan menjaga  demokrasi kita," ujarnya.

Eddy menegaskan, PAN siap berkompetisi di Pemilu 2024 dengan terus melakukan konsolidasi dari pusat sampai daerah. Eddy menyebut PAN bahkan sudah menyiapkan berbagai agenda strategis sesuai jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 yang disepakati di Komisi II.

"Bahkan di awal tahun 2021 PAN juga sudah mempersiapkan rekrutmen saksi pemilu dan persiapan verifikasi administrasi yang semuanya berbasis digital," ucapnya.

Sementara itu terkait tahapan dan anggaran Pemilu, PAN menaruh perhatian untuk terus meningkatkan kualitas pemilu. Ia berharap kejadian pada Pemilu 2019 lalu di mana banyak korban berjatuhan terulang.

Apalagi, ia menambahkan, beban penyelenggara Pemilu 2024 semakin berat. Hal tersebut mengingat pelaksanaan pilpres, pileg berdekatan dengan pilkada.

"Terakhir kami juga mengucapkan selamat bekerja kepada Komisioner KPU yang akan dilantik pada tanggal 12 April 2022. Kami di PAN akan terus mengawal proses penetapan tahapan dan anggaran Pemilu agar tetap efisien, efektif, transparan dan kualitas Pemilu kita semakin baik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengeklaim, wacana penundaan pemilu hadir dari pembicaraan antarpartai politik. Saat ini, sudah ada tiga partai yang disebutnya setuju untuk melakukan penundaan, yakni Partai Golkar, PKB, dan PAN.

"Bincang-bincang ini yang baru setuju mau saya, Golkar, PKB. Nasdem, PDIP, yang lain tidak bisa ya tidak bisa dong (menunda Pemilu 2024)," ujar Zulhas, Senin (28/3).

Adapun wacana penundaan Pemilu 2024 dapat terealisasi lewat amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, Zulhas yang merupakan Wakil Ketua MPR menjelaskan bahwa itu bisa terjadi jika 3/4 anggota MPR tak mengusulkan hal tersebut. "Harus 3/4 suara MPR, kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya, PKB, Golkar ya tidak cukup," ujar Zulhas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika