Kemenkes akan Reaktivasi Sebanyak 300 Ribu Posyandu
Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersiap memperluas layanan kesehatan primer dengan mereaktivasi sekitar 300 ribu Posyandu di seluruh Indonesia. Pasalnya, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat.
“Sulit bagi pemerintah pusat maupun daerah memberikan layanan kesehatan ke 80 ribu desa, 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, kalau kita hanya mengandalkan Puskesmas yang jumlahnya sekitar 10 ribuan, tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan dikutip, Jumat (13/5/2022).
Jumlah unit yang banyak, ditunjang dengan kader kesehatan yang terampil serta sarana dan prasarana yang baik, Menkes melihat posyandu memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. Penggaungan kembali serta rebranding Posyandu ini menjadi tantangan, terutama di masa Covid-19. Sebab, tidak bisa dipungkiri operasional Posyandu sedikit terganggu saat pandemi.
Dilaporkan jumlah kunjungan sasaran ke Posyandu menurun seiring dengan tingginya penularan dan penyebaran Covid-19. “Posyandu kita di masa pandemi jauh lebih menurun, data yang kita terima penurunanya sampai 70 persen lebih. Posyandu tidak bisa melakukan aktivitas karena pandemi Covid-19,” kata Menkes.
Melihat hal ini, Kementerian Kesehatan berupaya keras meningkatkan jumlah sasaran yang mengunjungi Posyandu, dengan menghadirkan berbagai program kesehatan yang menarik, update dan kekinian yang berorientasi pada peningkatan pola hidup bersih dan sehat sebagai investasi kesehatan masa depan. Salah satu program yang diprioritaskan pemerintah adalah imunisasi.
Melalui kader-kader Posyandu, pemerintah berharap cakupan imunisasi rutin bagi anak yang sempat terganggu akibat pandemi Covid-19 bisa kembali meningkat. Dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2019-2021.
Dengan jumlah yang semakin banyak itu, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus PD3I dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela, dan difteri di beberapa wilayah.
Kementerian Kesehatan berupaya menutup kesenjangan imunitas di masyarakat dengan mengharmoniskan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dengan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 bagi seluruh provinsi di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Sedangkan tahap kedua dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2022 bagi di pulau Jawa dan Bali. Untuk menyukseskan program ini, Kemenkes telah menjalin kerja sama dengan Kemendagri dan Pemda untuk saling bahu membahu mendorong orang tua membawa anaknya ke fasyankes untuk mendapatkan imunisasi selama pelaksanaan BIAN.
Kemenkes optimis dukungan dari seluruh pihak dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar pada anak. “Kita sudah bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan dukungan dari seluruh Pemda untuk mendukung pelaksanaan BIAN 2022,” kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika