Dirjen Bimas Islam: Kemenag Terus Kuatkan Pemahaman Cinta Tanah Air

Kemenag bersinergi dengan ormas Islam, akademisi, agamawan, dan tokoh masyarakat.

Republika/Thoudy Badai
Ilustrasi Pancasila dan Agama. Dirjen Bimas Islam: Kemenag Terus Kuatkan Pemahaman Cinta Tanah Air
Rep: Fuji E Permana Red: Ani Nursalikah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Prof Kamaruddin Amin mengatakan, Kemenag terus melakukan penguatan pemahaman keagamaan yang cinta Tanah Air. Hal tersebut disampaikannya terkait adanya dugaan konvoi yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Baca Juga


"Kemenag dengan seluruh struktur dan sumber daya manusianya terus melakukan penguatan pemahaman keagamaan yang cinta Tanah Air, merawat dan menjaga konstitusi," kata Prof Kamaruddin melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (3/6/2022).

Ia mengatakan, potensi sumber daya manusia Kemenag yang sangat besar harus berusaha terus menerus tanpa lelah, bersinergi dengan ormas-ormas Islam, akademisi, agamawan, dan tokoh masyarakat untuk merawat kebangsaan. Kemenag dengan program-programnya, di samping mewujudkan kesalehan keagamaan juga mewujudkan kesadaran dan ketaatan kewargaan.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia (Wasathi) menyatakan sikapnya terkait keberadaan kelompok yang mengatasnamakan dirinya Khilafatul Muslimin. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wasathi Ustadz Madinah menegaskan sikapnya siap pasang badan apabila kelompok tersebut benar-benar terbukti ingin mengubah ideologi negara yakni Pancasila dan berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.

"Dalam momentum hari kelahiran Pancasila serta sebagai ikhtiar menjaga keutuhan Pancasila dan NKRI maka dengan sangat tegas kami menolak Khilafatul Muslimin untuk berada dalam NKRI," kata Ustadz Madinah.

Ustadz Madinah mengatakan terbuka dan sangat bersedia menerima kehadiran organisasi atau kelompok manapun sepanjang eksistensi mereka tidak berpotensi menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan konsensus nasional. Namun juga menyadari DPP Wasathi tidak memiliki kewenangan selain menyerukan penolakan terhadap Khilafatul Muslimin.

"Aparat baik TNI-Polri hendaknya lebih aktif mengidentifikasi adanya gerakan dari kelompok yang bertujuan mencederai nilai luhur Pancasila. Karena kami ini hanya bagian dari anak bangsa sebagaimana yang lain, yang tidak punya wewenang dalam penindakan. Namun, kami siap dan bersedia berhadapan dari segi apapun apabila Khilafatul Muslimin benar-benar bertujuan mendirikan khilafah di NKRI," jelas Ustadz Madinah.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler