Wilayah Otonomi Muslim di Mindanao Filipina Bangun Pusat Deradikalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA — Pemerintah Filipina mengumumkan pada Senin (13/6/2022), bahwa negaranya membangun pusat deradikalisasi untuk mantan militan di Filipina selatan. Sebuah pusat yang bertujuan untuk membantu mantan gerilyawan bergabung kembali ke dalam masyarakat. 

“Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan perdamaian di salah satu wilayah yang paling dilanda konflik di Asia Tenggara,” kata para pejabat, dilansir dari Arab News, Selasa (14/6/2022). 

Pusat deradikalisasi tersebut berada Bangsamoro, sebuah wilayah yang mencakup wilayah mayoritas Muslim di Mindanao. Wilayah itu telah mengalami proses perdamaian selama hampir satu dekade sejak pemerintah mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen dengan Front Pembebasan Islam Moro setelah hampir empat dekade konflik. 

Sebagai bagian dari proses perdamaian, penduduk di kawasan itu memilih otonomi yang lebih besar dalam referendum yang diadakan pada 2019. Ini mengikuti pertempuran berbulan-bulan di Kota Marawi Mindanao pada 2017 antara tentara Filipina dan militan pro-Daesh, termasuk anggota kelompok Abu Sayyaf. 

Ancaman dari ASG telah menurun sejak saat itu, militer Filipina mengatakan pada April lalu bahwa operasinya telah mengurangi risiko dari militan yang berafiliasi dengan Daesh. Karena semakin banyak anggota ASG yang menyerah kepada militer, pemerintah di Bangsamoro bertujuan untuk membantu mereka bergabung kembali dengan masyarakat. 

“Fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen yang kami buat kepada Komando Mindanao Barat dan pemerintah setempat, saat kami bergabung dengan mereka dalam membangun kembali kehidupan (mantan) anggota ASG,” kata Naguib Sinarimbo, yang mengepalai departemen yang bertanggung jawab atas pemerintahan lokal di Bangsamoro. 

Fasilitas senilai 469 ribu dolar AS akan berlokasi di Barangay Langhub di barat daya provinsi Sulu, yang merupakan basis ASG. 

Setelah didirikan, pusat tersebut akan melakukan program untuk memastikan bahwa mantan militan akan menjadi warga negara yang produktif saat mereka kembali ke masyarakat. 

Juru bicara militer regional, Kolonel Alaric Delos Santos, menekankan pentingnya pusat untuk deradikalisasi mantan anggota ASG. 

“Kita semua tahu bahwa di dalam ASG, apa yang diajarkan adalah pandangan ekstrimis tentang Islam. Maka kali ini, mereka akan melalui proses dan mendapatkan kajian dan pemahaman Islam yang benar. Kami juga akan dapat melihat potensi mereka untuk menentukan jenis mata pencaharian yang harus diberikan kepada mereka masing-masing,” kata Delos Santos. 

Sejak 2017, lebih dari 860 anggota ASG telah menyerah kepada militer di Sulu, menurut data resmi. Lebih dari setengahnya akan bergabung dengan program gelombang pertama yang dijalankan di pusat tersebut. 

Pusat tersebut, menurut pakar keamanan Rikard Jalkebro, sangat penting untuk mempertahankan perdamaian di Sulu. 

“Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan jika tidak, Anda tidak dapat benar-benar memiliki perdamaian abadi atau situasi perdamaian berkelanjutan apa pun di Sulu,” kata Jalkebro. 

Untuk membangun kepercayaan antara mantan pejuang dan masyarakat setempat, Jalkebro mengatakan bahwa penting untuk mengintegrasikan orang-orang ini ke dalam masyarakat dengan mengajari mereka keterampilan dan memberikan pelatihan kejuruan.

Tentu kata dia, proses ini akan memakan waktu yang tidak sedikit. “Ini sangat sulit, tetapi sangat mudah bagi mereka untuk kembali ke cara lama,” ungkap Jalkebro.  

Sumber: arabnews  

Ikuti Whatsapp Channel Republika