Komisi II Terus Dorong Pemerintah Cairkan Anggaran KPU
Banyak pertimbangan dari pemerintah yang menyebabkan anggaran KPU belum dicairkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pemerintah telah berkomitmen dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Kendati demikian, pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
"Komisi II akan dorong kalau misalnya anggaran yang sudah dicairkan terkait dengan tahapan nanti. Kalau memang prasarana yang memang sangat dibutuhkan oleh KPU, nanti akan kita dorong untuk bisa dicairkan," ujar Saan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Ia menyadari adanya sejumlah anggaran dari KPU yang belum dicairkan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pertimbangan pemerintah dalam perencanaan prioritas penggunaan anggaran.
"Tapi kalau misalnya DPR melihat komitmen pemerintah yang utarakan Kemendagri, Menkopolhukam, dan Kemenkeu, pemerintah punya komitmen untuk terus mendukung dan men-support terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang," ujar Saan.
"Apalagi misalnya sekarang kan baru tahapan pendaftaran parpol dan sebagainya. Untuk tahap-tahap yang sangat terkait langsung nanti dinamika penyelenggaraannya lebih tinggi, pasti pemerintah juga akan pertimbangkan," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung penuh Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Ia juga menyampaikan, anggaran untuk pesta demokrasi tersebut merupakan prioritas pemerintah.
"Di dalam rapat terkait Bapak Presiden sudah disampaikan bahwa anggaran pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears. Jadi tidak hanya sekarang, tapi dari sekarang sampai 2024," ujar Airlangga di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Ia juga mengaku telah bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Pemilu 2024. Sekali lagi disampaikan, kontestasi nasional tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah.
"Terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan lain-lain, dan sebetulnya itu seluruhnya bisa diselesaikan, basisnya itu dulu," ujar Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika