Anggota DPR Minta Pemerintah Cari Solusi di Sitinjau Lauik

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota DPR RI dari Sumatra Barat, Andre Rosiade, meminta Hutama Karya membantu menyelesaikan persoalan lalu lintas antara Padang-Solok di Sitinjau Lauik.

Andre menyebut proposal pembangunan fly over di Sitinjau Lauik yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditolak. Sehingga harus alternatif supaya jalur Sitinjau Lauik tidak lagi memakan korban.

"Karena proposal Pemprov Sumbar ditolak, kami sebagai anggota dewan dari Sumatra Barat harus mencari solusi menyelesaikan persoalan jalan Sitinjau Lauik. Yaitu dengan meminta bantuan kepada Hutama Karya," kata Andre saat meninjau jalur Sitinjau Lauik, Sabtu (27/8/2022).

Andre menyebut HK merupakan mitra kerja DPR RI Komisi VI. Andre meminta HK untuk mengajukan proposal ke Kementerian PUPR. Mulai dari menawarkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) untuk menyelesaikan persoalan Sitinjau Lauik.

Ia berharap tender KBPU ini dilaksanakan pada Januari 2023 dan memulai proses konstruksi pada Juni 2023. "Harapan kita, Juni-Juli 2024, persoalan jalur Sitinjau Lauik selesai," ucap Andre.

Sementara itu, Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, melihat tikungan di tanjakan di jalur Sitinjau Lauik sangat tajam yang sangat membahayakan pengguna jalan.

Hutama Karya menurut dia akan mengajukan proposal ke Kemen PUPR untuk menjelaskan desain pembangunan yang akan dilakukan. Nantinya, pemerintah akan melakukan pembayaran secara bertahap kepada Hutama Karya.

Koentjoro menyebut pembangunan yang akan dilakukan Hutama Karya di Sitinjau Lauik hanya di beberapa titik rawan saja. "Perencanaannya mengamankan jalur Sitinjau Lauik dulu, di titik rawan saja. Nilai proyek ini Rp 1 triliun," ucap Koentjoro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika