Pemkot Bogor Bakal Beli Mobil dan Motor Listrik
Pemkot Bogor menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk membeli motor dan mobil listrik.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara resmi menganggarkan dana senilai Rp 1,8 miliar untuk pembelian mobil dan motor listrik berbasis baterai pada 2022. Anggaran senilai Rp 1,8 miliar diketahui sudah masuk ke dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022 Kota Bogor yang baru disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor pada Rabu (28/9).
Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Evandy Dhani, mengatakan dana senilai Rp 1,8 miliar tersebut, terbagi untuk pembelian dua unit mobil dan lima sepeda motor listrik.
“(Rp 1,8 miliar untuk) dua mobil dan lima motor listrik. Anggarannya Rp 1,75 miliar dan Rp 137,5 juta,” kata Evan kepada Republika, Senin (3/10).
Di samping itu, Evan meyakini pengadaan mobil dan motor listrik ini sudah sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Dimana acuan ini salah satunya mengatur tentang jenis atau merk kendaraan tersebut.
“Sesuai Inpres 7 tahun 2022. (Untuk jenis atau merk kendaraan) Pada Diktum Keempat Inpres diatur bahwa pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.
Pembelian kendaraan mobil dan motor listrik itu pun dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Menurutnya, penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah sendiri tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
Inpres tersebut membahas tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Jadi ya ini lebih kepada semangat dari Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah, karena kita ingin mengurangi penggunaan atau ketergantungan kepada BBM dan itu dilakukan di semua daerah," kata Syarifah.
Atas dasar itu, kata dia, Pemkot Bogor bakal mencoba penggunaan mobil listrik yang akan diterapkan untuk kepala daerah. Dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
"Dua unit mobil listrik. Dengan lima motor untuk operasional ya," ucapnya.
Menurutnya, untuk pengadaan mobil dan motor sendiri akan dilakukan pada tahun ini. Akan tetapi, itu pun tergantung dari ketersediaan kendaraan-kendaraan tersebut.
"Di perubahan anggaran ini ya, tapi itu juga kita akan berkomunikasi, karena kan sekarang juga mobil listrik itu kan tergantung dari penyedianya, yang dijadikan atau tidaknya, ya mudah-mudahan sih bisa tersedia," ujarnya.