Pemimpin Muslim Palestina Surati Raja Charles III, Tolak Kedubes Inggris Dipindah

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemimpin Muslim di Palestina menulis surat kepada Raja Charles III mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang keputusan Perdana Menteri Inggris Liz Truss memindahkan kedutaan Inggris dari lokasinya saat ini di Tel Aviv ke Yerusalem.

Melansir Middle East Eye, Selasa (11/10/2022), pada pertemuan dengan pihak Israel, Yair Lapid, di sela-sela Sidang Umum PBB pada bulan September, Truss mengatakan dia sedang mempertimbangkan memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Sebuah pernyataan yang ditujukan kepada raja baru Inggris yang ditulis oleh para pemimpin Wakaf Islam, sebuah badan Palestina-Yordania yang menjalankan urusan Masjid al Aqsa di Yerusalem Timur dan mufti Palestina saat ini dan sebelumnya Syeikh Mohammad Hussein dan Syekh Ekrima Sabri. 

Mereka mengutuk relokasi tersebut. “Yerusalem telah menjadi contoh yang bagus dari koeksistensi dan perdamaian antara komunitas agama selama berabad-abad,” kata surat bersama itu.

Komunitas Internasional, termasuk Inggris Raya, mengakui pengaturan bersejarah dan hukum khusus, yang juga dikenal sebagai 'Status Quo' sejak 1852. Surat tersebut menyatakan status khusus untuk melindungi hak-hak agama yang berbeda berlanjut hingga tahun 1967, ketika Israel mulai memberlakukan banyak tindakan sepihak demi identitas atau komunitas Yahudinya.

Ia menjelaskan masyarakat internasional, melalui berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menolak tindakan sepihak Israel, dan menyerukan pengakuan status quo pra-1967.

"Kami menentang pemindahan kedutaan Inggris ke Yerusalem karena kami memahaminya, sebagai pesan kepada alam semesta bahwa Inggris, bertentangan dengan hukum internasional dan Status Quo, menerima pendudukan militer ilegal Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina, tindakan sepihak Israel. aneksasi Yerusalem Timur dan tindakan Yudaisasi ilegal Israel di Kota Suci," isi surat tersebut.

Ia menambahkan langkah itu merusak solusi dua negara dan akan mengobarkan konflik agama dalam situasi yang sudah tidak stabil di Yerusalem. Middle East Eye menghubungi Istana Buckingham untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.

Raja Charles III mengunjungi Yerusalem sebagai Pangeran Wales pada 2020. Saat itu, dia menyatakan simpati kepada orang-orang Palestina dan berharap mereka mendapatkan kebebasan, keadilan dan kesetaraan di masa depan. Kekaguman dan pengetahuannya tentang sejarah dan teologi Islam juga telah didokumentasikan dengan baik.

Surat itu adalah yang terbaru dari daftar panjang pernyataan dari tokoh agama senior yang mengutuk langkah potensial tersebut. Para pemimpin Kristen di Palestina juga meminta peninjauan kembali atas langkah pemindahan kedutaan tersebut, Senin (10/10/2022).

Seorang juru bicara Justin Welby, uskup agung Canterbury, mengatakan kepada Middle East Eye pekan lalu bahwa Uskup agung khawatir tentang dampak potensial dari pemindahan Kedutaan Besar Inggris di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum penyelesaian yang dinegosiasikan antara Palestina dan Israel tercapai.

Selain itu, Kardinal Vincent Nichols, pemimpin Katolik paling senior di Inggris, mengatakan dia melihat tidak ada alasan yang sah untuk langkah itu dan menggambarkannya sebagai bentuk kesalahan.

Sebuah catatan singkat yang diedarkan oleh kelompok lobi, Conservative Friends of Israel, kepada anggota parlemen Konservatif yang berafiliasi menyatakan pemerintah Inggris telah memiliki tanah di Yerusalem barat yang diperuntukkan sebagai situs untuk kedutaan baru.

Dalam intervensi mengejutkan pada Selasa (11/11/2022) mantan menteri luar negeri Inggris William Hague yang merupakan mantan pemimpin Partai Konservatif mengatakan pemindahan kedutaan akan menyelaraskan pemerintahan Truss dengan mantan presiden AS Donald Trump.

Trump melanggar konvensi internasional dengan memindahkan kedutaan AS di Israel ke Yerusalem pada 2018, sebuah langkah yang kemudian dikutuk oleh pemerintah Inggris. Hanya tiga negara anggota PBB yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem, yakni Guatemala, Honduras, dan El Salvador.

Ikuti Whatsapp Channel Republika