Erick Thohir: Transformasi akan Terus Dilakukan Agar BUMN Dapat Menjadi Pemain Global
Sejak 2019 Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara menyeluruh.
REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan State Owned Enterprises (SOE) International Conference menjadi salah satu sarana pemerintah mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia. Ajang yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Senin-Selasa (17-18/10/2022) dan dibuka oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ini dihadiri juga oleh mantan perdana menteri Inggris Tony Blair di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran IWF dilakukan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara daring. Wapres mengungkapkan, keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN.
Erick menyampaikan terima kasih kepada wakil presiden, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Perdagangan yang telah mendukung perhelatan akbar ini yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Road to G20 dalam Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG). "Kegiatan ini juga dapat menjadi momentum yang tepat untuk menginformasikan kepada komunitas internasional terkait upaya Kementerian BUMN menjadi lebih transparan sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik," ujar Erick saat menyampaikan laporan pada Opening Ceremony SOE International Conference.
Sejak 2019, ucap Erick, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara menyeluruh. Erick menyebut transformasi BUMN hari ini baru mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada satu setengah tahun ke depan. "Saya sangat bersyukur, kerja keras kami selama tiga tahun ini berbuah manis, yang mana kinerja BUMN 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan," lanjut dia.
Erick memaparkan peningkatan revenue BUMN tumbuh 18,8 persen pada 2020-2021, menjadi Rp 2.295 triliun. Pun dengan peningkatan laba konsolidasi yang naik 838,2 persen dari Rp 13 triliun pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun pada 2021. Pria kelahiran Jakarta itu menyampaikan total aset BUMN secara konsolidasi pada akhir 2021 tercatat sebesar 630 miliar dolar AS atau sekitar Rp 8.978 triliun. Angka ini setara dengan 53 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Tak hanya itu, lanjutnya, kepemimpinan muda dan perempuan sudah menunjukkan progres yang positif. Pada tahun lalu, kepemimpinan perempuan di jajaran direksi telah mencapai 15 persen dari target 25 persen serta lepemimpinan muda juga telah mencapai 5 lima dari target 10 persen pada 2023. "Tentu transformasi ini akan kami terus lakukan agar BUMN dapat semakin memberikan kontribusi yang maksimal untuk Indonesia dan menjadi pemain global," ungkap Erick.
Menurut Erick, hasil transformasi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama ini sudah berada di jalur yang benar. Transformasi ini perlu dilanjutkan agar BUMN dapat menjalankan perannya sebagai value creator dan agent of development secara lebih optimal, serta memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
"Untuk pertama kalinya juga, pada periode kepemimpinan saat ini, Kementerian BUMN menerbitkan Laporan Keuangan Agregrasian yang menjadi langkah awal menuju penerapan good corporate governance yang lebih baik," Erick menambahkan.
Sebagai agent of development, Erick sampaikan, BUMN telah mendorong program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti penyaluran pembiayaan ultra mikro dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Selanjutnya, Erick juga menginisiasi program Indonesia Water Fund (IWF) dalam rangka percepatan pemerataan akses layanan air bersih bagi masyarakat. Erick menjelaskan program IWF merupakan platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, yang mana air bersih masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Hanya 23 persen masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses ke perpipaan air bersih. Sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi tantangan ketimpangan harga air bersih dengan rentang harga Rp 65.000 hingga Rp 140.000 per meter kubik," ucapnya.
Erick berharap dengan sinergi antara BUMN dan strategic partner swasta serta global, IWF diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah dalam mempercepat perluasan akses air bersih kepada masyarakat melalui pendanaan non-APBN. Dia juga berkomitmen untuk terus menjalankan pprogram-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat. Erick menegaskan Peran BUMN sebagai agent of development di masyarakat akan berjalan beriringan bersama dengan transformasi BUMN.
"Kami yakini jika kedua prioritas ini berjalan bersama, BUMN dapat semakin meningkatkan perannya sebagai lokomotif pembangunan bangsa Indonesia. Tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, maka dari itu dalam acara ini kami membuka pintu seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan pemerintah, private sector, dan juga mitra strategis global untuk turut bersama membangun ekosistem di Indonesia," kata Erick.
SOE International Conference ini mengangkat topik-topik yang mendukung fokus pemerintah pada G20 tahun 2022, yaitu Digitalisasi, Energy Transition, Financial Inclusion, dan Transformasi Kesehatan. Dengan melibatkan para pembicara internasional, dari mulai praktisi, akademisi, konsultan, perwakilan pemerintah, dan lembaga multilateral.
Rangkaian kegiatan SOE International Conference yang berlangsung selama dua hari akan dihadiri lebih dari 1000 peserta yang berasal dari negara G20 seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Australia, Korea Selatan, China, Jepang dan Rusia serta perwakilan negara non G20 seperti Spanyol, Uni Emirat Arab, Singapura, Belanda, dan negara lainnya.
Para peserta merupakan para pemimpin dengan berbagai latar belakang termasuk di antaranya Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, DPR, kedutaan besar negara sahabat, organisasi internasional, akademisi, peneliti, hingga investor domestik, dan internasional.