Wapres Benarkan Gelombang PHK Meningkat Jelang Akhir 2022

Adanya gelombang PHK khususnya di sektor start-up dan manufaktur

dok. istimewa
Wapres Maruf Amin angka pengangguran di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang diperparah dengan gelombang PHK jelang akhir 2022
Rep: Fauziah Mursid Red: Esthi Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan angka pengangguran di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Menurut Ma'ruf ini diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja menjelang akhir 2022.

"Menjelang akhir 2022, kondisi ketenagakerjaan kita kurang menggembirakan karena adanya gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor start-up dan manufaktur, yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan," kata Ma'ruf dalam sambutannya secara virtual di acara Peresmian BLK Komunitas Tahun 2021 dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas Tahun 2022, Ahad (23/10/2022).

Dia mengatakan, banyak penyebab yang membuat angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Beberapa faktor antara lain, perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, diperparah dengan ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat, sehingga berdampak kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat.

Ini juga kata Ma'ruf, menjadi tantangan dalam program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menjelaskan, sebaran pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,45 persen diikuti dengan lulusan SMA 8,55 persen, dan lulusan universitas 6,97 persen.

"Sehingga solusi yang perlu kita ambil tidak bisa parsial, tetapi harus komprehensif," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini pun menilai pembangunan ekosistem dan transformasi Balai Latihan Kerja di dalam komunitas sebagai salah satu solusi permasalahan di lapangan.

Menurutnya, BLK bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja khususnya sektor informal, serta menjawab kebutuhan industri melalui link and match ketenagakerjaan.

"BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan vokasi seperti inilah yang dibutuhkan di era disrupsi digital saat ini," ujarnya.

Karena itu, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu mengapresiasi kehadiran BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman. Saat ini kata dia, pembangunan BLK Komunitas semakin masif dengan lebih dari 2.900 BLK Komunitas tersebar di banyak wilayah di Indonesia.

"Saya minta seluruh BLK Komunitas di tanah air berfungsi efektif sehingga kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing pekerja Indonesia semakin tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri," ujarnya.

"Bantu para peserta didik untuk memahami dan memiliki keahlian apa saja yang dibutuhkan dunia kerja saat ini dan masa depan," tambahnya.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler